Proses Hukum Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi di Polda Metro Jaya Terus Berlanjut

SOLO, investor.id – Bareskrim Polri menyatakan ijazah UGM milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) asli sehingga menghentikan penyelidikan atas aduan dugaan ijazah tersebut palsu. Kendati demikian, proses hukum terkait tuduhan ijazah palsu di Polda Metro Jaya tetap berlanjut.  

Ada dua laporan terkait persoalan ini, pertama tuduhan ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Sedangkan satu lagi laporan Jokowi atas tuduhan dari Roy Suryo cs. 

“Yang Bareskrim itu aduan, kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda ya. Itu (laporan di Polda Metro Jaya) masih (lanjut), semuanya dalam proses di Polda. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang bukti mestinya,” ujar Jokowi kepada awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No.1, Solo, Jawa Tengah, Jumat (23/5/2025).

Jokowi menambahkan, sejatinya ia sedih jika urusan hukum mengenai ijazahnya terus berlanjut hingga tahap berikutnya, namun di sisi lain hal itu diperlukan agar semuanya jelas dan tidak ada lagi polemik yang muncul karena semuanya sudah jelas.

“Ya sudah saya sampaikan, saya sedih kalau itu berlanjut kalau ke tahapan berikutnya. Tapi supaya sekali lagi supaya gamblang,” kata dia.

Jokowi pun kembali menegaskan siap membuka ijazah aslinya saat di persidangan.

“Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan, ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya sudah dibawa ke Bareskrim tapi nanti akan saya buka di sidang pengadilan buat semuanya menjadi terang benderang,” ucapnya. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melaporkan kasus tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025).

Langkah hukum ini diambil Jokowi karena isu ijazah palsu tersebut masih berlarut-larut, bahkan hingga dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden.

"Ternyata masih berlarut-larut sehingga dibawa ke ranah hukum," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, tudingan mengenai ijazah palsu perlu diluruskan secara hukum agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Menurutnya, proses hukum adalah langkah terbaik untuk memberikan kepastian dan kejelasan kepada publik.

“Urusan tudingan ijazah palsu ini memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang,” tambahnya.

Editor: Maswin