Pemerintah Cabut Izin Usaha Pertambangan Empat Perusahaan di Raja Ampat

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerangkan, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha di Kabupaten Raja Ampat. Atas persetujuan Prabowo, kata Mensesneg, pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat.

"Kami diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima, untuk menyampaikan kembali kepada seluruh masyarakat tentunya dengan juga memberikan imbauan bahwa kita semua mesti harus kritis, terus waspada dalam menerima informasi-informasi publik. Kemudian juga harus waspada untuk mencari kebenaran-kebenaran kondisi objektif di lapangan," tegas Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta dalam keterangan yang disiarkan secara langsung dari kanal YouTube BeritaSatu, Selasa (10/6/2025).

Lebih lanjut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal senada.

"Sebenarnya bermula dari apa yang sudah kita lakukan sejak Januari, sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) No 5 tentang satgas (satuan tugas, red) penataan dan penertiban lahan-lahan termasuk pertambangan. Pemerintah terus melakukan hal ini. Yang kedua, seperti apa yang sudah disampaian Mensesneg tadi bahwa dalam rangka menjalankan tugas-tugas, kita selalu proaktif untuk mengikuti perkembangan. Baik di tengah-tengah masyarakat, maupun di media sosial," sebut Menteri Bahlil.

Pada Rabu (4/6/2025) malam, lanjut Menteri Bahlil, pihaknya membahas pendalaman polemik ini dengan cepat. Pada Kamis (5/6/2025) pemerintah melakukan penghentian sementara izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat.
"Dari lima IUP yang beroperasi yang mempunyai RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, red) itu hanya satu IUP yang beroperasi yaitu PT Gag Nikel. Yang lainnya 2025 belum mendapat RKAB," lanjut Menteri Bahlil.

Pada Jumat (6/6/2025) tim yang bersangkutan meninjau ke lokasi ke Pulau Gag, Sorong, dan Raja Ampat sambil meninjau pulau-pulau lain di sekitar kawasan Kawasan Taman Nasional Raja Ampat (di masa lalu dikenal sebagai Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat). "Itu bersama-sama dengan Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat," tukasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan tajam dari publik dan sejumlah aktivis lingkungan yang membahas soal keberadaan tambang di kawasan Raja Ampat, salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.

Editor: Grace El Dora