KPK Masih Lacak Jet Pribadi Hasil Korupsi Dana Operasional Kepala Daerah Provinsi Papua

JAKARTA, investor.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya masih lacak keberadaan dan posisi jet pribadi yang merupakan hasil korupsi dana operasional kepala daerah Provinsi Papua senilai Rp 1,2 triliun.

Setyo mengatakan, pihaknya juga membutuhkan informasi dari masyarakat untuk mengetahui secara pasti jet pribadi tersebut. 

"Kami membutuhkan juga informasi dari masyarakat barang itu ada di mana, pesawat itu ada di mana. Karena ini kan kami sedang juga melacak lah posisinya itu. Nanti kalau sudah dilacak, kami akan berusaha (menyitanya)," ujar Setyo di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).

Setyo mengatakan KPK sebenarnya sudah mendapat informasi terkait keberadaan jet pribadi tersebut. Hanya saja, pihaknya harus memastikan terlebih dahulu apakah jet pribadi tersebut, benar-benar di lokasi sebagaimana informasi yang didapatkan KPK.

"Sementara sih kami sedikit banyak sudah terinformasi, tinggal memastikan saja. Tapi sementara, ya statusnya masih kita rahasiakan, ada di suatu tempat," tandas Setyo.

Setyo mengatakan, soal penyitaan jet pribadi tersebut akan dipikirkan teknisnya jika sudah ditemukan keberadaannya secara pasti. Menurut dia, jet pribadi tersebut bisa saja dibawa ke Jakarta untuk disita atau dititipkan di tempat aparat atau pemerintah yang berada di luar negeri.

"Kalau kemudian harus dibawa ke sini (Jakarta) tentu juga dipertimbangkan, ya posisinya apa gini dan lain-lain, ya untuk memastikan keamanan," pungkas Setyo.

KPK sebelumnya menduga kuat aliran dana korupsi berupa penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022, digunakan pembelian jet pribadi. Besarnya dana korupsi ini senilai Rp 1,2 triliun. 

"Penyidik menduga aliran dana dari hasil TPK tersebut salah satunya digunakan untuk pembelian Private Jet yang saat ini keberadaannya di Luar Negeri," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).

Dalam kasus ini, pihak yang berstatus tersangka ialah Dius Enumbi (DE) selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua bersama-sama dengan mendiang Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua.

KPK, kata Budi, terus melakukan pemeriksaan terhadap berbagai saksi termasuk memeriksa Willie Taruna (WT) yang merupakan penyedia jasa money changer di Jakarta. Pemeriksaan terhadap WT dalam rangka upaya mengembalikan kerugian negara. WT dijadwalkan diperiksa pada Rabu (11/6/2025), namun mangkir. 

Selain itu, kata Budi, KPK hanya akan mengupayakan perampasan aset dari pihak Lukas Enembe. Pasalnya, saat ini Lukas Enembe sudah gugur status tersangkanya dan tidak bisa diproses hukum karena sudah meninggal dunia.

"Nilai kerugian negara ini dalam kasus ini sangat besar, terlebih jika kita konversi nilai tersebut untuk pembangunan fasilitas pendidikan-sekolah-sekolah atau kesehatan-puskesmas maupun rumah sakit di Papua. Tentu akan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana," pungkas Budi.

Editor: Maswin