Hormati Proses Hukum KPK, Sekjen MPR Sebut Dugaan Korupsi Terjadi Tahun 2019-2021

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR), Siti Fauziah menyatakan, MPR menghormati proses hukum yang KPK tengah lakukan atas dugaan korupsi di MPR. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.

"MPR RI menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku," tutur Siti.

Siti mengungkapkan, perkara yang sedang diusut oleh KPK merupakan perkara lama, yakni terjadi pada periode 2019-2021. Menurut dia, fokus perkara ini berada pada ranah administratif sekretariat jenderal pada masa itu.

"Perlu kami tegaskan bahwa kasus tersebut merupakan perkara lama yang terjadi pada masa 2019 sampai dengan 2021," tandas Siti.

Siti pun membantah pimpinan MPR saat ini dan pimpinan MPR sebelumnya, 2019-2024 terlibat dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi dalam pengadaan di lingkungan MPR.

Menurut Siti, kasus dugaan korupsi tersebut merupakan tanggung jawab dari sekjen MPR pada masa pengadaan dilakukan. 

"Dalam hal ini, tidak ada keterlibatan pimpinan MPR RI, karena perkara tersebut merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari sekretariat, dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu," ujar Siti dikutip Senin (23/6/2025).

Diketahui, KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait penerimaan gratifikasi dalam pengadaan di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Hari ini, KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus ini.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juri Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (23/6/2025). 

Berdasarkan informasi yang diterima, hari ini KPK melakukan pemeriksaan terhadap 2 saksi, yakni Cucu Riwayati selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengiriman dan Penggandaan pada Setjen MPR Tahun 2020-2021.

Saksi lain yang diperiksa adalah Fahmi Idris selaku Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (POKJA-UKPBJ) di Sekjen MPR pada Tahun 2020.

Sebelumnya, KPK menyebutkan pihaknya tengah mendalami kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan MPR. Proses hukum ini telah memasuki tahap penyidikan.

“Benar, ada penyidikan baru,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (20/6/2025).

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara terperinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Informasi sementara menyebutkan, kasus tersebut berkaitan dengan dugaan gratifikasi dalam proses pengadaan barang atau jasa di lingkungan MPR.

“Terkait dugaan gratifikasi pengadaan,” ujar Budi.

Saat ini, KPK fokus mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana tersebut. Namun, belum ada informasi resmi mengenai nama-nama saksi yang telah atau akan dipanggil, serta bukti-bukti yang telah diamankan dalam proses penyidikan.

Editor: Maswin