KPK Tetapkan Kadis PUPR Sumut sebagai Tersangka Korupsi Proyek Jalan

MEDAN, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting sebagai tersangka. Topan tersangkut kasus korupsi beberapa proyek jalan di Sumatera Utara.

KPK menahan Topan Obaja bersama empat tersangka lainnya selama 20 hari ke depan. Penahanan para tersangka ini setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. 

"KPK akan melakukan penahanan terhadap keenam tersangka yakni TOP, RES, HEL, KIR, dan RAY untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni hari ini sampai 17 Juli 2025,"ucap Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat melakukan Konferensi pers, melalui kanal YouTube KPK, Sabtu (28/6/2025).

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan. Salah satu pihak yang ditetapkan tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Ginting.

"Menetapkan lima orang sebagai tersangka yaitu satu TOP, selaku Kepala Dinas PUPR provinsi Sumut. Nomor dua, saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR," ucap Asep.

"Kemudian saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN wilayah satu Provinsi Sumatera Utara ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku direktur utama PT DNG dan saudara RAY selaku direktur PT RM, ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada tiga orang tadi dari dua dinas yang berbeda," lanjut Asep.

Asep menjelaskan KPK baru menetapkan lima orang tersangka meski ada enam pihak yang terkena OTT. Dia mengatakan satu orang yang belum ditetapkan tersangka karena belum memenuhi unsur bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Operasi tangkap tangan di Mandailing Natal dilakukan KPK pada Kamis (26/6) malam. Tujuh orang yang ditangkap lalu diterbangkan ke Jakarta pada Jumat (27/6). KPK menjelaskan pihak-pihak yang diamankan ada dari ASN/Penyelenggara Negara dan swasta. Ada dua klaster dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan. 

Klaster pertama terkait dugaan korupsi pembangunan jalan proyek PUPR Sumut. Kemudian klaster berikutnya menyangkut proyek-proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut.

Topan Obaja Putra Ginting Topan Ginting diketahui sempat mengemban amanah sebagai Pj Sekda Kota Medan sejak 13 Mei 2024 hingga 20 Februari 2025.

Sedangkan di posisi Kadis Pekerjaan Umum (sampai berganti nomenklatur menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Konstruksi/SDABMBK Medan), tak lama setelah Bobby dilantik sebagai Wali Kota Medan pada penghujung Februari 2021, hingga akhirnya ia ditempatkan menantu mantan Presiden Jokowi sebagai Kadis PUPR Sumut. 

Topan Ginting merupakan alumni STPDN tahun 2007. Sejak bertugas sebagai ASN, pria bertubuh tambun kelahiran 7 April 1983 ini langsung bertugas di Pemko Medan. Ia mengawali karir sebagai Kasubbag Protokol Bagian Umum Setdako Medan. Setelah itu berpindah posisi sebagai Kepala Bidang Sandi di Diskominfo Medan. Selanjutnya pada 2019 ia dipercaya sebagai Camat Medan Tuntungan.

Editor: Maswin