Bantah Narasi Hambat Ekonomi, KPK: Pengusutan Korupsi EDC di BRI Selaras Asta Cita

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah narasi yang menyatakan pengusutan kasus korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia dapat mengganggu perekonomian nasional.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, setiap penanganan perkara, juga menjadi momentum untuk mitigasi, pencegahan, dan perbaikan bagi perusahaan ke depannya. Hal ini agar ruang-ruang potensi korupsi bisa ditutup.

“Tentunya penanganan perkara ini (EDC BRI) juga akan mendukung upaya perbaikan dan peningkatan pada sektor keuangan ataupun perekonomian nasional,” tutur Budi dikutip, Selasa (1/7/2025).

Budi menegaskan, langkah KPK sudah sesuai dengan salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait pemberantasan korupsi.

Menurutnya, penanganan tindak pidana korupsi di sektor keuangan merupakan bagian dari upaya-upaya perbaikan dalam sektor tersebut

"Kami pastikan bahwa setiap penanganan perkara di KPK sesuai dan selaras dengan Asta Cita presiden ya dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam proses penanganan perkara terkait dengan pengadaan mesin EDC di BRI ini," tandas Budi. 

KPK diketahui sudah mencegah 13 orang ke luar negeri dalam proses penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan mesin EDC di BRI.

Permohonan pencegahan ini dilakukan pada 26 Juni 2025 dan sehari setelahnya, 27 Juni, status pencegahan ke luar negeri terhadap 13 orang tersebut, langsung aktif.

"Dalam perkara BRI ini, 13 orang telah dilakukan pencegahan ke luar negeri. Hal ini untuk memastikan agar penyidikannya dapat berjalan efektif," ujar Budi kepada wartawan, Senin (30/6/2025).

Hanya saja, Budi belum membeberkan nama dan identitas dari 13 orang yang dicegah ke luar negeri. Budi mengatakan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek EDC tersebut terjadi pada periode 2020-2024 dengan nilai proyek sebesar Rp 2,1 triliun.

Editor: Maswin