KPK Telusuri Asal Muasal Uang Rp 2,8 Miliar di Rumah Kadis PUPR Sumut

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut asal usul tumpukan uang senilai Rp 2,8 miliar dari rumah tersangka kasus korupsi proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sumut Topan Obaja Ginting (TOP).

"Tentunya semua akan didalami baik asal-muasal dari uang tersebut atau pun uang tersebut nanti akan dialirkan ke mana," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025). 

Budi mengatakan KPK akan terus mendalami alat bukti berdasarkan keterangan tersangka maupun hasil penggeledahan di beberapa tempat. KPK bahkan masih terus melakukan penggeledahan di tempat lain terkait kasus ini.

"KPK masih akan terus menelusuri terkait dengan bukti-bukti yang mungkin nanti juga berada di tempat-tempat lainnya sehingga KPK masih akan terus melakukan penggeledahan," tandas Budi.

Diketahui, tim penyidik KPK hari ini melakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka kasus korupsi jalan di Sumut, Topang Obaja Ginting. Selain menemukan 2 senpi, tim KPK juga menemukan tumpukan uang dengan jumlah Rp 2,8 miliar di rumah TOP. 

Dalam kasus dugaan korupsi jalan di Sumut ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka. Selain Topan Obaja, empat tersangka lain, adalah Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar.

Selain itu, PPK Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Pemprov Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT RN M Rayhan Dulasmi Pilang. Mereka sudah ditahan di Rutan KPK, Jakarta Selatan.

Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting dan empat tersangka lainnya diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap 2 proyek, yakni pembangunan Jalan Sipiongot batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp 96 miliar dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar. Dengan demikian, total nilai proyek kasus korupsi ini sebesar Rp 231,8 miliar. 

KPK mengatakan Topan Obaja mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari proyek pembangunan dan preservasi jalan di provinsi Sumut.

Topan diduga mendapat janji fee Rp 8 miliar dari pihak swasta yang dimenangkan dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar itu. KPK mengatakan Akhirun dan Rayhan telah menarik duit Rp 2 miliar yang diduga akan dibagikan ke pejabat yang membantu mereka mendapat proyek.

Editor: Maswin