DPR Bentuk Panja untuk Rampungkan Pembahasan RUU KUHAP Tahun Ini.

JAKARTA, investor.id – Komisi III DPR segera membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Nantinya, panja tersebut bakal diketuai oleh Habiburokhman.

“Ketuanya tetap, Ketua Komisi III Habiburokhman,” ujar anggota Komisi III DPR RI Rikwanto kepada wartawan di Komplek DPR/MPR pada Selasa (8/7/2025). 

Menurut Rikwanto Panja RUU KUHAP masih dalam tahap penyusunan. Setelah tersusun, nantinya bakal ditentukan jadwal pembahasan RUU KUHAP tersebut bersama pemerintah.

“Jadi DIM-nya dari pemerintah sudah, kemudian kita sinkronisasi, kemudian kita langsung buat panja. Setelah terbentuk, di-acc oleh Komisi III semuanya,” katanya.

Rikwanto memastikan, RUU KUHAP tersebut bakal rampung paling lambat hingga akhir tahun 2025. Alasannya, RUU tersebut harus mulai berlaku per 1 Januari 2026. Dia optimis bakal menuntaskan pembahasan RUU tersebut.

“KUHAP-nya berlaku di awal tahun 2026, jadi KUHAP-nya harus jadi,” katanya.

Sebelumnya, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja terkait pembahasan awal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana.

Agenda ini menjadi langkah awal penting dalam proses legislasi guna memperbarui hukum acara pidana nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Editor: Maswin