Kepala BPKH Dukung Proses Penegakan Hukum Terkait Kuota Haji Khusus 2024

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus penentuan kuota haji khusus 2024. Dia pun mendukung proses penegakan hukum yang sedang KPK kerjakan.

Fadlul menyampaikan hal itu usai memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait penetapan kuota jemaah haji tahun 2024, Selasa (8/7/2025). 

"Sebagai pimpinan lembaga, juga warga negara yang taat hukum, kami sudah menyampaikan informasi dengan jelas, secara gamblang dalam batasan wewenang badan ini," ujar Fadlul.

Fadlul berharap keterangan yang diberikan dapat membantu proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Dia juga memastikan BPKH selalu mengedepankan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas selama ini.

"Ini bagian dari komitmen kami di BPKH untuk ikut menegakkan hukum sesuai dengan kebenaran. Prinsip kami dalam mengelola itu transparan, akuntabel, serta amanah, untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam," tandas dia. 

Fadlul menyatakan, secara aturan di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH adalah lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji. Dia menegaskan, pengelolaan keuangan haji dalam undang-undang sudah diatur secara ketat dan rinci.

"Aturan di undang-undang itu, sangat ketat dan rinci mulai dari prinsip dasar pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban ke publik, sampai ke soal pembukuan," tutur Fadlul

Mengenai materi detail pemeriksaan, Fadlul meminta wartawan bertanya langsung kepada penyidik. "Untuk teknisnya, silakan langsung tanya dengan teman-teman di KPK," pungkas dia. 

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Fadlul dimintai keterangan terkait kasus kuota haji. "Benar, dimintai keterangan terkait perkara kuota haji," kata Budi saat dikonfirmasi terpisah.

Hingga kini KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap Kepala BPKH masih berada pada tahap pengumpulan informasi awal. KPK telah memeriksa sejumlah pihak dalam kasus ini termasuk pendakwah sekaligus pemilik travel umrah dan haji Ustaz Khalid Basalamah.

Editor: Maswin