Habiburokhman Bantah RUU KUHAP Bikin Kewenangan Penyidik Kepolisian Makin Kuat

JAKARTA, investor.id - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman membantah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) membuat penyidik kepolisian kian powerful.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, tidak ada tambahan kewenangan bagi kepolisian dalam RUU KUHAP yang saat ini DIM-nya rampung di bawah dewan dan pemerintah. 

"Kami perlu sampaikan, bahwa pengaturan dalam KUHAP baru sama persis dengan KUHAP lama, tidak memberikan tambahan kewenangan kepada polri," katanya.

Habiburokhman menyebut, justru RUU KUHAP mengurangi kewenangan penyidik kepolisian. Kata dia, dalam KUHAP yang berlaku saat ini definisi penyidik hanya berlaku bagi kepolisian, bukan kejaksaan maupun KPK.

"Nggak ada penyidik tipikor kejaksaan, tidak ada penyidik TNI AL, penyidik tertentu. Di KUHAP lama tidak ada, nah disini disebutkan, dikecualikan," katanya. 

Habiburokhman menambahkan, dalam DIM RUU KUHAP yang saat ini disepakati, diatur adanya penyidik tertentu. Namun menurut dia, maksud penyidik tertentu tersebut yakni penyidik yang bekerja sama dengan antar lembaga.

Habiburokhman pun kembali menekankan bahwa RUU KUHAP tak membuat penyidik kepolisian kian powerful.

"Penyidik tertentu itu kan yang dikepolisian, di jaksa tipikor diatur, malah bekerja sendiri, tidak berkoordinasi dengan polri. Tidak perlu berkoordinasi dengan polri. Jadi tidak benar polri menjadi lebih powerful," katanya.

Editor: Maswin