Hinca Sarankan KPK Temui Pemerintah Bahas 17 Poin Masalah RUU KUHAP

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan meminta KPK bertemu dan bicara dengan pemerintah. Hinca merespons protes yang dilayangkan KPK terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah dibahas.

Diketahui, KPK menyampaikan 17 poin yang dinilai bermasalah dan berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi sebagai bentuk kritik terhadap pembahasan RUU KUHAP. 

"Saran saya, KPK temui lah pemerintah," kata Hinca kepada wartawan di Komplek DPR/MPR pada Senin (21/7/2025).

Hinca beralasan Daftar Inventaris Masalah atau DIM RUU KUHAP yang disusun pemerintah melibatkan sejumlah lembaga, mulai Kementerian Hukum hingga KPK.

Dia menyebut seharusnya KPK bertemu dan berbicara dengan pemerintah sebelum DIM tersebut dibahas di Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

"Mestinya teman-teman KPK itu kan unsur pemerintah, kan di sisi sana," katanya. 

Hinca pun menyarankan KPK agar berbicara dengan pemerintah terkait sejumlah usulan RUU KUHAP. Dia meyakini bahwa pemerintah bakal mengakomodir keinginan KPK. 

"Saya menyarankan teman-teman KPK tuh siapapun lah dari unsur pemerintah, masuklah lewat pemerintah. Karena pastikan gak mungkin dibahas sendirian," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah melakukan telaah internal terhadap naskah RUU KUHAP dan menemukan 17 poin yang dinilai bermasalah.

Meski tidak memerinci seluruh poin tersebut dalam kesempatan itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan beberapa ketentuan dalam RUU KUHAP berpotensi tidak sinkron dengan hukum yang berlaku, bahkan bisa mereduksi efektivitas kerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Editor: Maswin