Dasco Tegaskan Pembahasan RUU KUHAP Kedepankan Partisipasi Publik, Termasuk KPK

JAKARTA, investor.id – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad merespons kritikan KPK soal Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). KPK menganggap RUU tersebut dapat melemahkan pemberantasan korupsi.

Dasco menegaskan, Komisi III DPR masih mendengarkan sejumlah masukan dari banyak pihak terkait RUU tersebut, termasuk KPK. 

“Kita memang masih meminta kepada Komisi III untuk meningkatkan partisipasi publik terhadap RUU KUHAP, kita sudah sampaikan bahwa setiap pembahasan UU akan lebih mengedepankan partisipasi publik yang banyak dari manapun itu, apalagi KPK,” kata Dasco kepada wartawan Jumat (25/7/2025).

Dasco menyebut, DPR tak akan terburu-buru untuk mengesahkan RUU KUHAP. Kata dia, saat ini pembasan RUU tersebut masih berlangsung. Dia bahkan mengungkapkan bahwa RUU tersebut dimungkinkan dibahas saat DPR masih dalam masa reses.

“Kita akan minta kepada Komisi III yang sudah minta izin juga kemarin bahwa dalam masa reses ini bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk menerima partisipasi publik terhadap RUU KUHAP,” kata Dasco.

Lebih lanjut, saat disinggung terkait adanya surat protes yang dilayangkan KPK terhadap pimpinan DPR, Dasco mengaku belum mengetahui. Dia bakal mengecek surat tersebut.

“Belum (dicek). Nanti saya tanya,” kata Dasco.

Sebelumnya, KPK telah melakukan telaah internal terhadap naskah RUU KUHAP dan menemukan 17 poin yang dinilai bermasalah.

Meski tidak memerinci seluruh poin tersebut dalam kesempatan itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan beberapa ketentuan dalam RUU KUHAP berpotensi tidak sinkron dengan hukum yang berlaku, bahkan bisa mereduksi efektivitas kerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Editor: Maswin