KPK Terus Lacak Penikmat Uang Hasil Korupsi Iklan Bank BJB 

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melacak para penikmat uang hasil korupsi dalam pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang merugikan negara sebesar Rp 222 miliar.

Hal tersebut didalami penyidik KPK saat memeriksa pimpinan Kantor Cabang Bank BJB Denpasar, Sonny Permana pada hari ini, Selasa (29/7/2025) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sebelumnya, Sonny Permana menjabat Group Head Humas Divisi Corporate Secretary BJB Pusat tahun 2016-2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan, penyidik mendalami terkait dengan penggunaan dana yang disebut dana non-budgeter. Aliran dana ini seperti apa dan mengalir kepada siapa.

“Penyidik tentu perlu melihat siapa-siapa saja yang kemudian juga turut menikmati hasil dugaan tindak pidana korupsi ini," ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025).

Budi mengatakan, penyidik KPK juga mencecar Sonny Permana soal aliran dana dari pihak swasta ke Divisi Corporate Secretary (Corsec) Bank BJB selaku penyelenggara pengadaan iklan di BJB. Termasuk, aliran dana ke level-level pimpinan. 

Menurut Budi, dalam pengadaan iklan tersebut diduga ada selisih anggaran, dari anggaran yang disiapkan dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada pihak penyedia jasa atau pihak swasta. Kemudian, ada aliran uang dari pihak swasta kepada Corsec di BJB selaku pemilik program tersebut.

KPK diketahui sudah memeriksa banyak saksi dalam kasus korupsi pengadaan iklan ini termasuk para tersangka. Salah satunya adalah Eks Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Yuddy Renaldi yang diperiksa KPK pada Rabu (23/7/2025) pekan lalu di gedung Merah Putih KPK.

Saat itu, Yuddy Renaldi dicecar soal dana non-budgeter dalam pengadaan iklan di bank tersebut. KPK meminta penjelasan Yuddy Renaldi soal peruntukan dan aliran dana non-budgeter tersebut Apakah dana itu diberikan kepada siapa saja atau untuk apa saja. Termasuk apakah ada pemberian kepada para penyelenggara negara. 

Budi mengatakan, pihaknya juga mendalam keterlibatan pengambil kebijakan dalam pengalokasian dana non-budgeter tersebut. Termasuk, peran Ridwan Kamil yang saat itu menjadi gubernur Jawa Barat.

Editor: Maswin