KPK Sita Alphard Milik Tersangka Kasus Korupsi Pembiayaan LPEI

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil jenis Alphard terkait perkara korupsi pemberian fasilitas pembiyaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Alphard ini terdaftar atas nama perusahaan milik salah satu tersangka kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK menyita mobil Alphard tahun 2023 terkait perkara korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI ke PT Sakti mait Jaya (PT SMJL).

Yang menarik, kata Budi, saat disita mobil tersebut berada dalam penguasaan salah satu anggota DPR. Hanya saja Budi tidak menyebutkan nama atau identitas anggota DPR RI tersebut dan menegaskan penguasaan tersebut masih diselidiki

"Pada saat disita, mobil tersebut dalam penguasaan salah seorang anggota DPR RI. KPK tentunya akan mendalami mengapa mobil tersebut berada dalam penguasaan yang bersangkutan," tandas Budi dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).

Dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit LPEI, KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi (DW), Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan (AS), Komisaris Utama PT Petro Energy Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho (NN), dan Konsultan Susy Mira Dewi (SMD). 

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga ada benturan kepentingan antara Direktur LPEI dan PT Petro Energy sebagai debitur. Diduga, terjadi kesepakatan awal untuk mempermudah pencairan kredit tanpa verifikasi yang layak.

Selain itu, direktur LPEI diduga mengabaikan kontrol penggunaan kredit dan tetap menginstruksikan bawahannya untuk mencairkan dana meskipun tidak memenuhi syarat kelayakan.

"Akibat fasilitas kredit khusus dari LPEI kepada PT Petro Energy, negara mengalami kerugian besar. Outstanding pokok KMKE 1 PT Petro Energy mencapai US$ 18.070.000, sedangkan outstanding pokok KMKE 2 PT Petro Energy mencapai Rp 549.144.535.027," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu terkait kasus fasilitas kredit LPEI.

Selain itu, KPK menyebutkan jumlah debitur yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI sebanyak 11 debitur.

Kerugian yang diakibatkan oleh 11 debitur ditaksir mencapai Rp11,7 triliun. Setelah itu, KPK menyebutkan ada penambahan menjadi 15 debitur, namun total kerugian negera belum dihitung. Selain PT Petro Energy, KPK kini mendalami dugaan keterlibatan 14 debitur lainnya.

Editor: Maswin