Cegah Penyalahgunaan Dana Bansos, Ketua DPR Usul Bentuk Satgas Lintas Kementerian 

JAKARTA, investor.id - Ketua DPR, Puan Maharani mengusulkan pemerintah membentuk Satgas antar lintas kementerian. Hal ini menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dana bantuan sosial (bansos) mengendap sebesar Rp2,1 triliun.

Menurut Puan, pemerintah perlu segera melacak dan mengungkap jaringan penyalahgunaan rekening dormant, serta memitigasi potensi praktik kecurangan dari penyaluran bansos. 

Nantinya, Satgas tersebut diisi oleh Kementerian Keuangan, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia.

"Temuan PPATK soal lebih dari 1 juta rekening terkait tindak pidana, termasuk 150 ribu rekening nominee, menjadi sinyal bahaya bahwa sistem keuangan nasional memerlukan pengawasan lebih ketat dan berbasis risiko," ungkap Puan kepada wartawan Senin (4/8/2025).

Puan menilai temuan PPATK tersebut mencerminkan masih lemahnya pemutakhiran data penerima bansos. Selain itu, temuan itu juga menunjukkan permasalahan kelemahan aspek akuntabilitas penggunaan dana publik. 

Puan pun mendesak Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial untuk segera melakukan audit menyeluruh dan mencari akar masalah, termasuk menelusuri kelemahan sistem pelaporan, verifikasi data, dan pencairan bansos di lapangan.

"Ini agar validitas data penerima manfaat dapat dipertanggungjawabkan secara faktual dan hukum," kata Puan.

Politisi PDIP tersebut mengusulkan agar penyaluran bansos ke depan didesain lebih adaptif, digital, dan real-time. Menurutnya, hal tersebut mampu mencegah adanya dana bansos yang mengendap.

"Ini penting untuk menghindari pemborosan anggaran, serta memastikan bahwa bansos tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan ke rekening fiktif, rekening mati, atau rekening nominee hasil tindak kejahatan," katanya.

Sebelumnya, PPATK menemukan dana bansos sebesar Rp2,1 triliun mengendap di 10 juta rekening bank penerima yang sudah lama tidak digunakan alias dormant.

Editor: Maswin