KPK Dalami Keterlibatan Kepala BPKH dalam Kasus Korupsi Kuota Haji 

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam pusaran kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan Tahun 2024. Berdasarkan perhitungan sementara, kasus ini telah mengakibatkan kerugian negara Rp 1 triliun.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya masih mengusut dugaan keterlibatan BPKH dalam pengaturan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai aturan, 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. 

"Kami masih mendalami ini ya, kami masih mendalami terkait pengelolaan uangnya yang dari para umat, ini yang nanti menjadi calon haji, inilah yang sedang didalami dalam pengelolaannya di BPKH," ujar Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/8/2025).

Budi mengatakan peran penting BPKH dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pasalnya, uang para jemaah haji reguler maupun haji khusus, akan masuk dan diolah terlebih dahulu oleh BPKH.

"Setelah nanti masuk ke periode mau pelaksanaan hajinya, baru dari BPKH ini dikembalikan ke Kementerian Agama untuk yang haji reguler, sedangkan untuk yang haji khusus ini kepada para travel agen yang menyelenggarakan ibadah haji sehingga memang butuh keterangan dari pihak BPKH ini," jelas Budi. 

Kepala BPKH Fadlul Imansyah telah memberikan keterangan ke penyelidik KPK soal dugaan korupsi kuota haji pada Selasa, 8 Juli 2025 lalu.

Pada saat itu, Fadlul menegaskan dirinya menghormati dan mendukung langkah KPK menyelidiki kasus penentuan kuota haji khusus 2024. Dia mengaku telah menyampaikan seluruh informasi yang diminta penyidik, sesuai kapasitas dan kewenangannya.

"Sebagai pimpinan lembaga, juga warga negara yang taat hukum, kami sudah menyampaikan informasi dengan jelas, secara gamblang dalam batasan wewenang badan ini," ujar Fadlul.

Fadlul berharap keterangan yang diberikan dapat membantu proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Dia juga memastikan BPKH selalu mengedepankan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas selama ini.

"Ini bagian dari komitmen kami di BPKH untuk ikut menegakkan hukum sesuai dengan kebenaran. Prinsip kami dalam mengelola itu transparan, akuntabel, serta amanah, untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam," tandas dia.

Fadlul menyatakan bahwa secara aturan di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH adalah lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji. Dia menegaskan, pengelolaan keuangan haji dalam Undang-undang sudah diatur secara ketat dan rinci.

"Aturan di Undang-undang itu, sangat ketat dan rinci mulai dari prinsip dasar pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban ke publik, sampai ke soal pembukuan," tutur Fadlul.

Editor: Maswin