Geledah Rumah Yaqut, KPK Cari Bukti Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

JAKARTA, investor.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024, Jumat (15/8/2025). KPK pun menggeledah rumah ASN di Kementerian Agama (Kemenag)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Menurutnya, proses penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat sore. 

“Tim juga melakukan penggeledahan di rumah Saudara YCQ yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Masih berlangsung, nanti kami sampaikan update-nya terkait apa saja yang diamankan,” ujar Budi.

Sebelum penggeledahan ini, KPK telah mengeluarkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Yaqut untuk jangka waktu enam bulan ke depan. Pencegahan tersebut tidak hanya berlaku bagi Yaqut, tetapi juga untuk dua pihak lain yang turut terlibat dalam perkara ini, yaitu IAA dan FHM.

“Pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap tiga orang, yaitu YCQ, IAA, dan FHM, terkait perkara ini,” jelas Budi.

Dalam penyelidikan awal, KPK menemukan indikasi kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan internal lembaga antirasuah tersebut, kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

“Hitungan awal menunjukkan dugaan kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun. Angka ini merupakan hasil perhitungan internal KPK yang juga telah kami diskusikan dengan BPK. Namun, tentu BPK akan melakukan perhitungan secara lebih detail,” kata Budi.

KPK menegaskan, perkara ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Saat ini, penyidik menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, yang berarti penetapan tersangka belum dilakukan.

Penggeledahan di rumah Yaqut merupakan salah satu langkah untuk mengumpulkan bukti tambahan guna memperkuat konstruksi perkara.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan dana dan fasilitas ibadah yang sensitif bagi masyarakat Indonesia.

Dengan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, publik menunggu langkah lanjutan KPK dalam menuntaskan perkara ini dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum.

Editor: Maswin