Ekonom Respons Lonjakan Tarif PBB di Sejumlah Daerah

JAKARTA, investor.id – Ekonom merespons lonjakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. PBB Pati, misalnya, naik 250% sedangakn PBB Jombang naik 400%. Ekonom menilai, hal ini terjadi akibat kian menyusutnya dana APBN untuk transfer ke daerah (TKD) yang mempersempit ruang fiskal daerah.

"Peran pemerintah daerah itu akan cenderung menyusut seiring dengan penurunan TKD yang ini mempersempit ruang fiskal di daerah. Dan ini kita akan melihat relevansi dengan pengalaman apa yang terjadi di kasus Pati akhir-akhir ini," ungkap Ekonom sekaligus Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Menurut Deni, lonjakan tarif PBB ini merupakan imbas dari efisiensi anggaran untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah dalam skala besar, di tengah keterbatasan ruang fiskal dan upaya menjaga defisit APBN di bawah 3%.

"Saran kami adalah ketika memaksakan program-program prioritas dalam skala yang besar, pemerintah sebaiknya perlu meninjau kembali desain pelaksanaan program-program prioritas tersebut dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program tersebut dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional," jelas Riandy.

Senada dengan Deni, Ekonom sekaligus Peneliti CSIS Riandy Laksono menambahkan, keringnya penerimaan daerah yang bersumber dari APBN memaksa pemerintah daerah mencari sumber-sumber penerimaan baru.

"Efisiensi itu mengena ke TKD. Jadinya penerimaan kering di daerah. Mau gak mau, mereka meningkatkan sumber-sumber lain. Menurut saya ini logical consequence dari efisiensi," tuturnya.

Oleh karenanya, Riandy mengusulkan agar pemerintah mengucurkan dana TKD sebagaimana porsi sebelumnya dan berhenti menahan belanja pemerintah, sehingga sumber-sumber penerimaan di daerah bisa kembali mengalir mendorong perekonomian daerah. 

"Saat ini makan bergizi gratis baru Rp 8 triliun. Saran saya, masih ada puluhan triliun yang lain, mending balikin saja ke daerah dan ke sumber-sumber infrastruktur. Dan perbolehkan lagi meeting di luar supaya hotel hidup lagi, daerah hidup lagi, dan infrastruktur juga jalan lagi," tandasnya.

Editor: Grace El Dora