Perlu Stabilitas Hukum untuk Akselerasi Swasembada Pangan

JAKARTA, investor.id – Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menekankan pangan adalah persoalan strategis yang menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, bahkan hukum. Oleh karena itulah, perlu stabilitas hukum untuk akselerasi swasembada pangan.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan seluruh jajaran kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Tinggi (Kajati) hingga Kejaksaan Negeri (Kajari), wajib mendukung penuh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam upaya mempercepat swasembada pangan nasional.

“Saya perintahkan untuk semua daerah mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Kenapa? Ini adalah langkah dalam rangka bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan wajib hukumnya bagi semua jajaran kejaksaan untuk mendukungnya,” papar Burhanuddin dalam Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).

“Bahkan pada waktu Pak Menteri mengunjungi daerah apabila tidak ada orang-orang kejaksaan yang ikut mengawal, saya akan tegur,” tegasnya.

Burhanuddin menjelaskan masalah pangan merupakan isu yang strategis. Kekurangan pangan berpotensi memicu kerawanan, termasuk praktik korupsi. Karena itu, Kejaksaan menempatkan dukungan terhadap program pangan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Pangan adalah soal perut. Kalau perut kosong, bisa merembet ke mana-mana. Karena itu, wajib bagi kita semua untuk memastikan program pangan berjalan lancar,” ujarnya.

Selain mengawal program Kementerian Pertanian (Kementan), Kejaksaan juga mendorong pemanfaatan aset-aset sitaan perkara korupsi untuk mendukung program Jaksa Mandiri Pangan. Lahan sitaan tersebut kini produktif ditanami padi sehingga memberi manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus menjadi bukti bahwa penegakan hukum dan pembangunan bisa berjalan beriringan.

Pada kesempatan yang sama, Mentan Amran menyampaikan apresiasi tinggi atas perintah dan dukungan Jaksa Agung. Menurutnya, keterlibatan kejaksaan terbukti mempercepat realisasi berbagai program pertanian, mulai dari distribusi pupuk hingga pencetakan sawah baru.

“Kalau Kementan yang minta, kadang proses pendistribusian dan program pangan bisa tertunda. Tapi kalau ada perintah dari Kajati atau Kajari, proses  langsung jalan malam itu juga. Dampaknya sangat besar terhadap percepatan produksi pangan nasional,” ujarnya.

Mentan Amran menambahkan, berkat dukungan sinergis ini, program swasembada pangan yang ditargetkan Presiden bisa lebih cepat tercapai. 

“Insyaallah, jika semua bergerak serentak dan tidak ada goncangan, target swasembada yang ditetapkan empat tahun ke depan, bisa kita rebut hanya dalam satu tahun. Ini bukti kerja sama antara pertanian dan kejaksaan serta berbagai pihak lainnya sangat nyata hasilnya,” tegas Mentan Amran.

Editor: Grace El Dora