Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta per Bulan, Waka DPR: Mereka Tak Nyaman Ngekos

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua DPR Adies Kadir merespons kabar kenaikan tunjangan anggota dewan yang jadi sorotan publik. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR senilai Rp 50 juta per bulan untuk perumahan dan tak ada tambahan lain.

Alasan diberikan tunjangan tersebut, karena anggota dewan tidak diberikan rumah dinas, sedangkan untuk menyewa atau indekos dianggap kurang nyaman. 

“Kalau kos-kosan mereka rata-rata gak nyaman jadi kontrak (rumah). Kalau kontrak rumah di daerah sini Rp40 sampai Rp50 jutaan juga," kata dia kepada wartawan Selasa (19/8/2025).

Adies menilai jumlah tersebut masih dalam tahap wajar, bahkan menurutnya, sejumlah anggota dewan menambal kekurangan biaya sewa rumah tersebut.

Alasannya, tunjangan perumahan yang diterima yakni Rp50 juta, sementara harga sewa perumahan di Kawasan DPR berada di atas Rp70 juta.

"Saya kira make sense-lah kalau Rp50 juta perbulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat karena dapat rumah dinas," katanya.

Lebih lanjut, Adies menegaskan bahwa kenaikan tunjangan hanya terjadi pada tunjangan perumahan, sementara untuk tunjangan lain maupun gaji pokok anggota dewan masih sama.

"Gaji itu kan gaji itu di luar perumahan kalau gak salah ada tunjangan beras, tunjangan apa lagi ya, banyak tunjangan kesehatan, tunjangan tunjangan apalah, tapi di luar tunjangan rumah. Itu sekitar Rp 70 juta perbulan," kata Adies.

"Kalau gaji pokok gak ada kenaikan. Gaji pokok tetap semua. Kenaikan itu cuma tambahan uang tunjangan rumah itu," imbuhnya.

Editor: Maswin