Dasco Respons Demo Tolak Kenaikan Tunjangan Anggota DPR

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad menilai demo 25 Agustus kemarin merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Menurutnya, aturan terkait penyampaian aspirasi masyarakat tercantum dalam undang-undang.

"Maksudnya berkumpul menyatakan pendapat, namun di dalam undang-undang atau aturan itu juga ada hal-hal yang mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi," ungkap Dasco, saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (26/8/2025). 

Diketahui, salah satu pemicu aksi demo tersebut lantaran protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu. Apalagi, tunjangan untuk anggota DPR itu dinilai besar, seperti tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.

Menanggapi itu, Dasco mengatakan, tunjangan tersebut memang besar nilainya, tetapi hanya diberikan selama 1 tahun dan dipakai untuk kebutuhan 5 tahun masa jabatan anggota dewan.

Dasco merinci setiap anggota DPR menerima tunjangan kontrak rumah sebesar Rp 600 juta yang dicairkan bulanan mulai Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Dana itu kemudian dipakai untuk membayar biaya sewa rumah hingga akhir periode jabatan, yakni tahun 2029. 

“Anggota DPR itu mendapatkan pinjaman perumahan setiap bulannya Rp 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025. Uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu 2024-2029," jelasnya.

"Jadi setelah Oktober 2025, anggota DPR tidak akan mendapatkan pinjaman kontrak rumah lagi,” tambah Dasco.

Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa tunjangan tersebut berhenti dicairkan pada November 2025. Artinya, daftar tunjangan anggota DPR sudah tidak lagi mencantumkan alokasi Rp 50 juta per bulan mulai bulan itu.

Editor: Maswin