Publik Tuntut Kinerja DPRD Lebak Bergaji dan tunjangan Rp 33,5 Miliar

JAKARTA, investor.id – Alokasi gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Lebak, Banten 2025 menuai sorotan. Pasalnya, dalam Peraturan Bupati (Perbup) Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) 2025, tercatat dana sebesar lebih dari Rp 33,5 miliar digelontorkan untuk menopang 50 wakil rakyat di Kabupaten Lebak.

Publik pun menuntut kinerja anggota DPRD Lebak bergaji dan tunjangan Rp 33,5 miliar. Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Lebak, Selasa (2/9/2025).

Baca juga: Status Anggota DPR Nonaktif, PAN Minta Gaji Uya Kuya dan EKo Patrio Distop

Berdasarkan data yang dihimpun Beritasatu.com, rincian dana tersebut mencakup uang representasi sebesar Rp 1,1 miliar, tunjangan keluarga sebesar Rp 155 juta, tunjangan beras sebesar Rp 173 juta, tunjangan uang paket Rp 95 juta, tunjangan jabatan Rp 1,6 miliar.

Selain itu, tunjangan alat kelengkapan sebesar Rp 152 juta, tunjangan alat kelengkapan lainnya Rp 22 juta, tunjangan reses Rp 1, 5 miliar, tunjangan komunikasi intensif Rp 6,3 miliar, tunjangan kesejahteraan Rp 11,8 miliar, tunjangan perumahan Rp 11,5 miliar, serta tunjangan transportasi Rp 9,9 miliar.

Dengan skema itu, rata-rata seorang anggota DPRD Lebak menerima gaji Rp 50 juta per bulan.

Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Rangkasbitung, Idham, menilai jumlah tersebut harusnya berbanding lurus dengan kinerja. Namun, menurutnya, DPRD Lebak belum menjalankan peran legislatif secara maksimal.

"Tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, masih jauh dari kata memuaskan. Terutama fungsi representasi rakyat yang seharusnya menjadi prioritas," kata Idham, kepada wartawan saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp, Selasa (2/9/2025).

Idham mengingatkan, honorarium fantastis yang bersumber dari APBD tidak boleh berubah menjadi sekadar kepentingan pribadi. Ia menegaskan, besarnya anggaran itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

"Dengan gaji sebesar itu, wajar jika rakyat menuntut DPRD bekerja lebih serius, memperjuangkan aspirasi mereka, dan memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan publik," tegasnya.

Di sisi lain kata Idham, publik juga mempertanyakan prioritas APBD Lebak yang masih menghadapi tantangan klasik, seperti kemiskinan, infrastruktur dasar yang belum merata, hingga keterbatasan layanan publik. 

"Pertanyaan besarnya adalah, apakah belanja jumbo untuk DPRD sebanding dengan hasil kerja mereka?, ungkapnya.

Sementara itu, kritik pedas datang dari Diding, warga Kampung Turus Elor, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Ia menilai, selama ini tidak ada tindakan nyata dari para anggota DPRD Lebak. Bahkan, menurutnya, meski masih ada warga yang sudah tiga bulan tinggal di tenda darurat, tak satu pun anggota DPRD dari dapilnya yang turun langsung ke lokasi.

"Kalau soal gaji dan tunjangan anggota dewan, mau berapa pun saya tidak mempermasalahkan, karena itu mungkin sudah ada aturannya. Saya masyarakat awam, tidak tahu-menahu. Tetapi yang penting, nasib masyarakat ini juga seharusnya dipikirkan," ujarnya.

Baca juga: IPO di Nasdaq, NusaTrip Incorporated Raup Dana Segar US$ 15 Juta

Diding menegaskan, kesejahteraan warga harus menjadi prioritas utama para wakil rakyat.

"Jangan hanya gaji besar yang diperhatikan, sementara masyarakat Kabupaten Lebak seperti Supeji warga Kampung Turus Elor, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur yang masih tinggal di tenda darurat selama tiga bulan lebih justru dilupakan dan sejumlah korban pergerakan tanah di Kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, belum juga dapat bantuan sampai rumahnya ambruk," pungkasnya.

Editor: Grace El Dora