Jusuf Hamka Bantah Gratifikasi Rp 1,2 T untuk Konsesi Tol  Cawang-Pluit

JAKARTA, investor.id - Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), Jusuf Hamka, membantah dugaan praktik suap atau pemberian gratifikasi untuk mendapatkan perpanjangan konsesi tol Cawang-Pluit.

Jusuf membantah rumor yang menyebut dirinya bagi-bagi uang senilai Rp 1,2 triliun terkait proyek tol yang saat kini diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung). 

"Jadi ini tidak ada yang namanya, kan katanya ada gratifikasi. Rupiahnya 1,2 triliun. Rp 600 miliar dikasih kepada Menteri, Rp 600 miliar kepada BPJT. Ini sebenarnya bukan begini, karena ada salah satu pihak di situ, yang bekas direktur keuangan kami waktu kejadian NCD itu. Itu di situ lagi kepanasan," ujar Jusuf Hamka di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Dia mengungkapkan sosok mantan direktur keuangan tersebut juga sempat memiliki konsesi jalan tol. Namun, kata dia, konsesinya dibatalkan pemerintah dan BPJT.

"Dia juga waktu itu sempat mempunyai konsesi jalan tol dibatalkan oleh Menteri dan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Dia sekalian, dia balas dendam, dia mem-framing seolah-olah Menteri dapet Rp 600 miliar, BPJT dapet Rp 600 miliar," tandas pria yang akrab disapa Babah Alun ini. 

Jusuf justru mempertanyakan soal tudingan bagi-bagi uang Rp 1,2 triliun ini. Dia mengaku, keuntungan dari operasional jalan tol tak akan menyentuh jumlah itu meskipun dilakukan selama berpuluh tahun.

"Saya bilang kalau dapet Rp 1,2 triliun uang itu, ngapain saya bikin jalan tol? Untungnya aja enggak ada segitu kali, selama 35 tahun jalan tol. Jalan tol kan ada biaya operasional, ada bayar bunga bank. Kita ngapain [dibagikan], kita pegang aja Rp 1,2 triliun deposito-in," jelas dia. 

Hanya saja, Jusuf Hamka tidak menyebut siapa sosok yang dimaksudnya tengah membuat framing yang menyudutkannya serta CMNP. Dia hanya menegaskan tidak gentar menghadapi berbagai proses hukum baik dalam gugatan Rp 119 triliun melawan Hary Tanoesoedibjo dan MNC Group atau yang sedang diselidiki Kejagung. 

Bagi Jusuf Hamka, penyelidikan di Kejagung justru sebagai audit khusus untuk memperkuat tata kelola CMNP.

"Buat kita, penyelidikan Kejaksaan Agung ini semacam kayak spesial audit dari pemerintah. Sehingga memperkokoh kita, memperkuat kita untuk jalan lebih baik ke depan," tutur dia.

Editor: Maswin