Pendirian SPPG di Kampus Dapat Lemahkan Independensi Perguruan Tinggi

YOGYAKARTA, investor.id – Dosen Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pakar Analisis Kebijakan Publik Dr Subarsono menilai rencana pendirian dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kampus tak selaras dengan tugas dan fungsi perguruan tinggi.

“Perguruan tinggi tidak sepantasnya membuka SPPG karena tidak ada kaitannya dengan visi, misi, dan Tridharma Perguruan Tinggi,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Menurut Subarsono, keterlibatan kampus dalam pengelolaan MBG berisiko menguras sumber daya internal universitas dalam jumlah besar. Ia menilai pengelolaan dapur MBG akan menambah beban kampus, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung lainnya.

“Keterlibatan kampus dalam mengelola MBG akan menyedot banyak energi sumberdaya yang ada di kampus, diantaranya seperti SDM, listrik, air, pengolahan limbah, hingga pengawasan kesehatan dan gizi menu,” terangnya.

Selain aspek teknis, Subarsono juga menyoroti potensi melemahnya independensi akademik apabila perguruan tinggi ikut menjadi bagian dari implementasi program pemerintah.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memunculkan konflik kepentingan yang berdampak pada daya kritis civitas akademika terhadap kebijakan publik.

"Bagaimana bisa bersuara kritis dan lantang, kalau perguruan tinggi terlibat dan ikut menikmati benefit implementasi MBG yang saat ini penuh dengan persoalan dan menyedot APBN yang luar biasa banyaknya," tegasnya.

Ia menambahkan, pelibatan kampus dalam program MBG juga dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Publik, kata dia, berpotensi melihat langkah tersebut sebagai bentuk politisasi kampus oleh pemerintah.

“Publik akan membaca sebagai wujud politisasi kampus dan pemerintah akan mendapatkan legitimasi lebih ketika kampus terlibat pada SPPG. Hal ini juga berdampak pada civitas akademika yang akan kurang mampu mengkritisi kebijakan dan program pemerintah,” jelasnya.

Subarsono juga mengingatkan adanya risiko hukum apabila terjadi persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, ia meminta kampus tetap menjaga jarak dari operasional program pemerintah demi mempertahankan integritas institusi pendidikan tinggi.

“Kampus harus tetap mengambil posisi di luar program MBG merupakan pilihan yang rasional guna menjaga marwah universitas agar tidak tergelincir pada pusaran isu yang kontroversial saat ini,” tutup Subarsono.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan bahwa kampus perlu terlibat aktif dalam pelaksanaan program pemerintah, termasuk melalui pendirian dapur MBG di lingkungan perguruan tinggi.

Editor: Maswin