Kabar Baik! Pemerintah Siapkan Akses Digital Layanan Hukum UMK 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengatakan pihaknya berupaya hadir untuk merespons dan membantu para pelaku UMK mendapatkan perlindungan hukum dalam usahanya.

“Sejak tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM menyediakan fasilitas dan akses layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK,” kata Yulius.

Yulius mengatakan dalam rangka optimalisasi layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK, KemenKopUKM melalui Deputi Usaha Mikro melakukan penandatanganan kerja sama, dengan Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, LBH Yogyakarta, PT Justika Media Indonesia dan Law Office Pontoelaeng Rumambi & Associates, pada Jumat (23/6) dalam acara Seminar Nasional Optimalisasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku UMK.

“Penandatanganan kerja sama ini untuk meningkatkan pelayanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK. Termasuk kami juga akan melibatkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang terdapat di Pengadilan Negeri seluruh wilayah Indonesia yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung,” kata Yulius.

Pengacara Todung Mulya Lubis mengatakan, hadirnya era digitalisasi dapat memudahkan pelaku UMK untuk berkonsultasi. “Digital platform penting bagi UMK untuk dimaksimalkan, dan dapat menumbuhkan kesadaran baru bahwa mereka tidak sendirian, mereka punya tempat untuk mengadu. Saya yakin digital platform bisa bermanfaat bagi pelaku UMK,” pungkas Todung.

Editor: Investor.id