Bulog Bersiap Realisasikan Cadangan Jagung Pemerintah

JAKARTA, investor.id–Perum Bulog bersiap menjalankan penugasan dari pemerintah untuk mewujudkan cadangan jagung pakan pemerintah (CJPP). Dengan CJPP, pemerintah melalui Bulog akan lebih leluasa melakukan intervensi ketika harga jagung di tingkat peternak melambung. Bulog telah dibekali sejumlah instrumen regulasi yang memungkinkan perusahaan pelat merah itu mendapatkan pinjaman murah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna merealisasikan CJPP.

Menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, untuk mewujudkan CJPP, Bulog akan menyerap produksi jagung lokal. Sejauh ini, tidak ada penugasan impor untuk jagung pakan. "Sampai saat ini, tidak ada penugasan impor karena dengan pengolahan khususnya untuk pakan bisa terpenuhi (dari lokal), tapi kita mengikuti terus. Seperti kemarin di Papua (food estate Keerom) ada panen jagung, kita sedang buat strateginya, bagaimana cara penyerapan dan pendistribusiannya. Kita sambil berjalan, serap, langsung kita sampaikan," ujar Budi Waseso yang akrab disapa Buwas usai mengikuti rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/07/2023).

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan, sebagai tindak lanjut dari Perpres No 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pemerintah melalui Bapanas telah menugasi Bulog untuk mengelola CPP beras (cadangan beras pemerintah/CBP), jagung (CJPP), dan kedelai (cadangan kedelai pemerintah/CKP). Untuk pangan lainnya, yakni daging dan telur ayam, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, serta ikan, ditugaskan kepada ID Food Group. "Bulog sudah ditugasi menyerap beras, kedelai, dan jagung. Khusus jagung, lebih banyak untuk pakan (feed) karena (harga) jagung akan memengaruhi harga daging dan telur ayam," ungkap Arief.

Krisis Pangan Mengancam, Cadangan Beras-Jagung Diperkuat

Demi menjalankan penugasan tersebut, pemerintah membekali BUMN-BUMN pangan itu dengan sejumlah instrumen regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan CPP. "Mengenai pendanaannya sedang disiapkan dana murah dari Menteri Keuangan, artinya tidak diberikan seperti PMN (penyertaan modal negara), tapi dalam bentuk pinjaman namun ada penjaminan dari Menteri Keuangan, kemudian diberikan kepada Himbara, Himbara memberikan kepada BUMN pangan, yakni Bulog dan ID Food," jelas Arief.

Lebih jauh Arief menuturkan, plafon awal yang disediakan Himbara untuk jenis pinjaman itu mencapai Rp 3 triliun, sebesar Rp 1 triliun untuk Bulog dan Rp 2 triliun bagi ID Food. "Yang sudah disiapkan penjaminannya itu Rp 3 triliun. Kalau di retail itu biasanya pakai turnover, mungkin 3-4 kali turnover, sehingga (plafon) bisa Rp 12 triliun. Mungkin dalam waktu dekat Menteri Keuangan akan mengundang Menteri BUMN, Bapanas, Bulog, dan ID Food untuk membahasnya. Bunganya ada subsidi 4,75%, jadi yang dibayarkan BUMN pangan kurang lebih 3-4% dari biasanya 8-10%, tergantung rate dari Himbara. Bulog sudah jalan duluan yang Rp 1 triliun," tutur dia.

Editor: Tri Listiyarini