IMF Revisi Turun Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 5,4%

JAKARTA, investor.id -- Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini menjadi 5,4% (yoy) atau turun 0,2% dari proyeksi sebelumnya.

Revisi ini merupakan yang kedua dilakukan IMF. Sebelumnya, pada Januari lalu IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,6% (yoy), atau lebih rendah 0,3% poin dari perkiraan pada Oktober 2021 yang mencapai 5,9% (yoy).

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menguat di tahun 2022 hingga 2023 .Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,4% (yoy) 2022, dan 6 persen pada tahun 2023,” tutur IMF dalam laporan Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis pada Rabu (23/3/2022).

IMF menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 varian Omicron akan sedikit mengurangi pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2022, meski begitu efeknya diperkirakan hanya akan berlangsung singkat.

Lantaran ekonomi diproyeksi kembali meningkat dan melanjutkan pemulihannya pada kuartal II-2022 yang didukung oleh pelonggaran mobilitas secara bertahap, dukungan kebijakan pemerintah dan meningkatnya harga komoditas global yang menguntungkan Indonesia.

“Pandemi situasi diperkirakan akan membaik selama tahun 2022, dengan target vaksinasi (77% dari populasi) dicapai pada pertengahan tahun, yang akan meningkatkan kepercayaan bisnis dan konsumen. Investasi juga akan terangkat oleh profitabilitas yang lebih tinggi, terutama di sektor terkait komoditas, dan moderasi bank kendala pinjaman,” tegasnya.

Sementara itu, IMF menyebut kebijakan konsolidasi fiskal dengan mengembalikan pagu defisit APBN maksimal 3% pada 2023 merupakan kebijakan yang tepat. Upaya ini dinilainya dapat meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan kerangka fiskal.

Direksi IMF juga mendukung rencana pihak berwenang untuk mengembangkan strategi pendapatan jangka menengah untuk membiayai pengeluaran prioritas tinggi yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia. "Penghematan dari reformasi subsidi energi juga dapat digunakan untuk memperkuat jaring pengaman sosial," tulis IMF.

Sementara itu, terkait kebijakan moneter dinilainya akan tetap diarahkan akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan mencermati berbagai perkembangan terkini, ekspektasi inflasi, dan menjaga stabilitas pasar keuangan.

IMF mendorong pemerintah dan otoritas moneter di Tanah Air untuk mengakhiri pembelian SBN di pasar primer atau SKB III dan membiarkan suku bunga kebijakan memberikan sinyal yang lebih jelas tentang sikap moneter.

“Pasar keuangan Indonesia tetap stabil dan bahwa pengawasan yang intensif diperlukan, di tengah regulasi terkait pandemi yang diberlakukan. Upaya pemerintah untuk mempromosikan pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan termasuk agenda digitalisasi dan mengurangi asimetri informasi seharusnya mendukung pemulihan pasar kredit,” tegasnya.

Tak hanya itu, IMF juga menyoroti peran fleksibilitas nilai tukar dalam menyerap guncangan. Lebih lanjut, lembaga moneter internasional ini juga mendukung langkah reformasi struktural yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja, meningkatkan investasi serta mendorong pertumbuhan dan untuk mengurangi dampak buruk pandemi Covid-19.

“Tapi reformasi lebih lanjut perlu dilakukan termasuk subsidi energi pemerintah, langkah-langkah penetapan harga karbon dan sistem perdagangan emisi, dan mendorong pengembangan pasar keuangan hijau,” jelas IMF.

Target BI

Adapun proyeksi IMF sedikit turun dari target BI di kisaran 4,7% hingga 5,5%. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan akselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun ini yang membaik didukung oleh berbagai faktor mulai dari meredanya kasus aktif Covid-19 varian Omicron di Tanah Air yang turut mendorong geliat aktivitas masyarakat sehingga meningkatkan konsumsi rumah tangga. Selain itu, faktor meningkatnya kinerja ekspor dan tumbuhnya investasi non bangunan.

“Pola pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu atau broad-based waktu tahun lalu lebih banyak dari ekspor. Tahun ini akan lebih banyak didukung konsumsi swasta dan investasi non bangunan,” tegasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, Selasa (22/3/2022).

Meski demikian, ia tak menampik bahwa ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina akan memberikan dampak bagi Indonesia melalui tiga jalur. Pertama, kenaikan harga komoditas seperti energi akan mendorong kinerja ekspor Indonesia untuk meningkat. Namun di sisi lain, kenaikan harga komoditas juga berpotensi memicu naiknya inflasi dalam negeri.

Kemudian yang kedua jalur perdagangan terganggunya rantai pasok yang akan mengganggu pola pertumbuhan ekonomi global terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, ia berharap tidak ada penurunan dari negara negara tersebut agar Indonesia tetap dapat mendorong kinerja ekspor. “Jika itu masih bagus maka bisa dukung ekspor,” tegasnya.

Selanjutnya yang ketiga melalui jalur keuangan, selain normalisasi The Fed, ketegangan geopolitik kedua negara menambah tekanan pada pasar keuangan global dan pasar keuangan domestik. Alhasil menyebabkan arus modal asing ke negara berkembang menjadi terbatas.

“Jalur keuangan memberikan pengaruh pada arus modal asing ke dalam negeri dan stabilitas nilai tukar rupiah. Esensinya memang kami harus terus dorong pertumbuhan ekonomi, tapi dalam waktu ke depan perhatian stabilitas menjadi juga perlu kami pertimbangkan,” tegasnya.

Editor: Investor.id