Digitalisasi UMKM, Kadin: Tak Sekadar Masuk Marketplace

JAKARTA, investor.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong agar dunia usaha melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berhubungan dengan digitalisasi UMKM. Hal ini dilakukan sebagai wujud pengembangan kapasitas UMKM dan mempercepat digitalisasi UMKM.

“Kami mendorong perusahaan-perusahaan yang besar ini untuk bekerja sama dengan start-up atau perusahaan digital yang sudah terbiasa berinteraksi dengan petani dengan nelayan dengan industri kecil dengan pedagang ritel kecil, sehingga proses digitalisasi berjalan mulus dan end-to-end, tidak hanya sekadar menargetkan UMKM masuk marketplace,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin Indonesia Bambang Brodjonegoro dalam acara Side Event G20, Senin (8/8/2022).

Saat ini pemerintah sedang menjalankan program untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dengan terus berupaya melakukan penciptaan lapangan kerja. Salah satunya dengan pengembangan UMKM, karena UMKM memberikan sumbangsih besar terhadap lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, Kadin berkomitmen mengajak sebanyak mungkin pengusaha agar bisa melakukan CSR yang fundamental dan nantinya bisa mendorong UMKM menjadi bagian tidak terpisahkan dari entrepreneurship Indonesia.

“Kita berharap setiap perusahaan yang terlibat punya tekad bahwa pada radius 3 km sampai 5 km dari wilayah perusahaan tidak ada kemiskinan ekstrem, stunting, dan UMKM sudah bisa naik kelas,” ucap Bambang.

Sebelum melakukan digitalisasi, pelaku UMKM juga harus memperkuat aspek produksi. Sebab jika UMKM terlalu cepat masuk marketplace dikhawatirkan belum bisa menjaga konsistensi produk dan konsistensi pelayanan. Misalnya yang biasanya produksi 100 produk, saat masuk marketplace langsung tingkat permintaan produk meningkat menjadi 1.000, tetapi UMKM tidak bisa menyanggupi. “Hal ini akan merusak reputasi dari UMKM tersebut,” imbuh Bambang.

Bambang mengatakan Kadin mendorong agar adanya digitalisasi dari segala aspek kehidupan UMKM, baik dari sisi produksi maupun sisi manajemen internal. Dari sisi manajemen internal, pelaku UMKM belum memiliki laporan keuangan yang lengkap.

“Mau tidak mau mereka harus dibantu karena mereka statusnya masih mikro, yaitu dengan aplikasi untuk melakukan manajemen keuangan sederhana sehingga dia bisa tahu bagaimana kondisi keuangannya. Berikutnya bagaimana mengatur inventory, mengatur customer relationship,” kata Bambang.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan bahwa upaya memberikan dukungan dalam pengembangan UMKM tidak sebatas memasukkan mereka ke dalam marketplace. BUMN berupaya melakukan pengembangan UMKM mulai dari hulu ke hilir.

“Di awal kemampuan teknis mereka juga perlu ditingkatkan, bagaimana cara memasarkan yang baik dan packaging yang baik. Selanjutnya untuk pelatihan keuangan, ternyata UMKM harus mulai belajar memisahkan bagaimana keuangan pribadi dan keuangan usaha. Baru kemudian pelatihan untuk pemasaran. Kita membantu baik dalam pemasaran online maupun offline,” ucap Tedi.

Tedi mengungkapkan dengan adanya holding ultramitro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), BUMN jadi memiliki satu basis data mengenai profil UMKM. Sebelumnya ada perbedaan data antara tiga entitas tersebut.

“Dengan holding ultramikro yang tadinya BUMN memiliki basis data berbeda, dengan penyatuan ini maka semuanya memiliki profil UMKM yang lebih baik. Nantinya untuk naik kelas akan sesuai kebutuhan UMKM,” kata Tedi.

Sinergi data ini akan terjadi dimulai dari data UMKM yang belum bankable atau memiliki pembiayaan terbatas di PNM. Ketika program pengembangan UMKM di PNM berhasil, UMKM memiliki kemampuan lebih bisa menjual barang lebih banyak dan bisa naik kelas, maka BRI dengan insentif serta program pemberdayaan lebih baik.

“Untuk menyelesaikan ini kita fokus dengan porsi yang lebih baik, sehingga untuk UMKM naik kelas akan lebih baik dan akan kita bantu,” ujar Tedi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, transformasi digital UMKM merupakan kerja besar yang hanya bisa terwujud melalui sinergi antar pemangku kepentingan. Untuk menjalankan transformasi digital diperlukan pendekatan hulu ke hilir dan sinergi ekosistem digital.

KemenKop UKM telah mempersiapkan inisiatif program hingga intervensi hulu ke hilir untuk mengakselerasi transformasi digital UMKM Indonesia. Mulai dari pendataan lengkap UMKM, kemudahan dalam pengurusan legalitas UMKM dan percepatan pembuatan nomor induk berusaha, KemenKop UMKM menjalankan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan daya saing UMKM, kampanye Bangga Buatan Indonesia, pengadaan inkubator usaha di wilayah kampus untuk mencetak banyak wirausaha muda berdaya saing, serta membangun rumah produksi bersama sebagai upaya konsolidatif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk UMKM.

“Hingga ke hilir seperti kurasi produk UMKM untuk official merchandise G20 Indonesia, kegiatan business matching pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri, lalu pemanfaatan platform digital seperti ASEAN access untuk pembukaan akses pasar global,” ujar Teten.

Editor: Jauhari Mahardhika