Wamenkeu: 2023 Belanja Negara akan Diefisienkan

JAKARTA, Investor.id- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut mengefisienkan belanja negara akan ditempuh untuk merealisasikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali dibawah 3% pada tahun depan.

Ia mengatakan pagu anggaran belanja negara tahun depan Rp 3.061 triliun dapat lebih diefisienkan, untuk mendorong konsolidasi fiskal. Namun belanja akan tetap diarahkan untuk melindungi perekonomian.

"Belanja negara akan diefisienkan untuk menuju konsolidasi fiskal namun efisiensi belanja harus tetap diarahkan untuk melindungi perekonomian dengan belanja kesehatan,menjaga masyarakat dan melindungi perekonomian. Ini jadi dua jenis belanja sangat penting," ucapnya dalam Simposium Nasional Keuangan Negara, Rabu (26/10/2022).

Menurutnya, peran APBN dalam perekonomian Indonesia  sangat penting dan tidak lepas dari kondisi ekonomi dunia seiring gejolak ekonomi global yang sangat serius. Pertama, pandemi Covid-19 yang akan berakhir  yang berdampak positif dengan meningkatnya kegiatan ekonomi. Hal ini pun berdampak pada peningkatan harga-harga di perekonomian yang mendorong naiknya inflasi.

Sehingga naiknya inflasi ini telah direspon melalui peningkatan suku bunga acuan oleh sejumlah Bank Sentral sejumlah negara termasuk Indonesia.

"Jika terjadi inflasi maka otoritas moneter akan melakukan kebijakan yang diarahkan untuk tangani inflasi atau stabilitas harga, biasanya dilakukan dengan mengurangi likuiditas melalui peningkatan suku bunga acuan,” paparnya.

Adapun dengan perekonomian yang mulai pulih setelah terdampak Covid-19, penerimaan negara, menurutnya, juga mulai meningkat. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan negara pada September 2022 yang tumbuh 45,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Disisi lain, belanja pemerintah tetap tumbuh mencapai 5,9% secara tahunan pada September 2022. Akselerasi belanja akan digunakan untuk memastikan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi terus terjaga.

Dengan demikian, pemerintah berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan koordinasi antara pengambil kebijakan fiskal dengan moneter, otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan atau dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi juga diperlukan di tengah tantangan perekonomian global yang meningkat

Editor: Indah Handayani