Ini Deretan Insentif untuk Percepat Pembangunan IKN

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memberikan sejumlah insentif Pajak Penghasilan (PPh) kepada investor yang akan menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Hal ini dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 terkait pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN.

“Fasilitas penanaman modal meliputi segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara,” demikian dikutip dari dokumen PP Nomor 12 Tahun 2023 yang diterima pada Kamis (9/3/2023).

Pengembangan IKN merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan khusus pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal kepada pelaku usaha yang melakukan investasi dan kegiatan ekonomi dan/atau membiayai pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan/atau daerah mitra.

Fasilitas fiskal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat:

- Pajak Penghasilan (Pph).

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PpnBM).

- Kepabeanan.

Fasilitas yang menjadi kewenangan Otorita IKN:

- Fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus IKN.

- Fasilitasi, penyediaan lahan, sarana prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal di IKN.

Sedangkan fasilitas penanaman modal diberikan oleh Kementerian Keuangan dan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan.

Dalam pasal 27 disebutkan bahwa terdapat 9 insentif PPh yang diberikan kepada investor, yaitu:

1. Pengurangan PPh badan bagi wajib pajak badan dalam negeri.

2. PPh atas kegiatan sektor keuangan di financial center.

3. Pengurangan PPh badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan kantor regional.

4. Pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

5. Pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.

6. Pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba.

7. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final.

8. PPh final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

9. Pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Sementara itu, pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa fasilitas PPh yang diberikan di daerah mitra berupa fasilitas pengurangan PPh badan bagi wajib pajak badan dalam negeri.

Dalam regulasi ini disebutkan dengan melibatkan pelaku usaha diharapkan menjadikan IKN selain sebagai pusat pemerintahan, juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang Indonesia-sentris, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan kegiatan yang menimbulkan bangkitan ekonomi yang bertujuan menjadikan IKN sebagai pusat dan lokomotif pertumbuhan perekonomian di masa depan.

Untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar kepada pelaku usaha dalam rangka percepatan pembangunan di IKN, pemerintah perlu membuat pengaturan mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal di IKN.

Pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal di IKN dalam peraturan pemerintah ini ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai superhub ekonomi dengan kegiatan investasi yang berasal dari swasta dari dalam maupun luar negeri.

Editor: Jauhari Mahardhika