Pengembang Perkantoran Tetap Bertahan di Bawah Tekanan

Tingkat Hunian

Sementara itu, tingkat hunian (okupansi) ruang perkantoran di Jakarta masih tertekan pada kuartal I/2023 akibat masih terbatasnya permintaan. Hal itu terjadi di pusat kawasan bisnis (central business district/CBD) maupun non-CBD.

“Pada kuartal pembuka tahun 2023, tingkat hunian sektor perkantoran berada di angka 70% untuk CBD dan 71% untuk non-CBD,” ujar Yunus Karim, head of Research JLL dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily.

Dia menerangkan, tingkat hunian masih tetap tertekan dikarenakan jumlah permintaan yang masih terbatas dan adanya pasokan gedung kantor yang baru selesai dibangun. Pasokan baru itu masing-masing berada di koridor Sudirman dan Cempaka Putih (Jakarta Pusat).

“Untuk kawasan CBD, pasokan baru lainnya diperkirakan selesai dibangun di area Thamrin pada triwulan ke depan, sehingga berpotensi menambah jumlah pasokan sektor perkantoran sekitar 40 ribu meter persegi,” ujar Yunus.

Data JLL memperlihatkan bahwa satu Gedung perkantoran yang selesai di koridor Sudirman itu adalah Jakarta Mori Tower dengan luas total 90.000 meter persegi (m2). Untuk sisa hingga kuartal IV/2023, hanya Thamrin Nine 2 - Luminary Tower yang diharapkan selesai dan beroperasi penuh dengan luas total 40.000 m2.

Sedangkan untuk kawasan non-CBD, tambahnya, diperkirakan masih ada penambahan sekitar 70 ribu m2 pada 2023 dari dua proyek yang berlokasi di Jakarta Selatan. Satu proyek selesai dan beroperasi penuh pada kuartal I/2023 adalah Lippo Tower @ Holland Village di Jakarta Pusat, dengan luas total sekitar 27.000 m2.

Sementara itu, sewa tetap menurun di semua area non-CBD. Untuk koridor Simatupang, terjadi penurunan sekitar 0,7% quarter on quarter (QoQ) tercatat pada kuartal pembukaan tahun 2023 ini. Mirip dengan tren selama dua tahun terakhir, permintaan tahun ini akan terbatas.

Di sisi lain, mengutip data JLL, perkantoran Grade A mencatatkan serapan bersih positif sekitar 10.000 meter persegi pada kuartal I/2023, sedangkan Grade B dan Grade C terus menghasilkan penyerapan bersih negatif.

Angela Wibawa, head of office Leasing Advisory JLL menambahkan, setelah aktivitas dan permintaan terhadap sektor perkantoran Grade A perlahan meningkat pada 2022, triwulan pertama tahun 2023 kembali menunjukkan keberlanjutan dampak positif dicabutnya PPKM oleh pemerintah.

Dia menjelaskan, dengan kembali normalnya aktivitas sosial ekonomi dan bertambahnya tantangan global, pertimbangan terhadap pemilihan ruang kantor masih amat ditentukan oleh strategi penghematan biaya yang disertai peningkatan kualitas dan mengecilnya kebutuhan ruang masih terus ditemukan. Hal tersebut juga dipengaruhi upaya penyesuaian workplace strategy dan penerapan hybrid working oleh berbagai perusahaan di era transisi menuju endemi ini.

“Situasi ini menyebabkan tingkat hunian perkantoran terus tertekan yang juga berdampak pada harga sewa gedung perkantoran,” kata Angela.

Masih mengutip data JLL, tarif sewa Grade A terus menurun sekitar -2,3% quarter on quarter (QoQ), saat ini rata-rata Rp 216.300 per m2 per bulan. Mempertimbangkan -9% year on year (YoY) pada 2022, untuk tahun 2023 kemungkinan akan memiliki tren yang sama. 

Editor: Jauhari Mahardhika