Menteri ESDM Ungkap Alasan Belum Rampungnya Revisi Perpres 191/2014

“Jadi kami masih menahan dengan aturan yang ada sekarang, sementara kita perbaiki dulu sistem pendataan. Kalau datanya sudah clear, baru Perpres 191/2014 ini bisa rilis,” tegas Arifin.

Dia menambahkan, pengaturan distribusi BBM bersubsidi diharapkan dapat merinci kelompok yang berhak menerimanya, sehingga benar-benar tepat sasaran. Arifin juga menegaskan, perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat, tentang pemahaman bahwa BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk segera mempercepat revisi Perpres 191/2014, sebagai payung hukum pengendalian BBM bersubsidi ke depan. Ia menilai, keakurasian data terpadu sebagai format pemberian subsidi menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Tujuannya, mencegah dualisme harga BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Data saat ini yang kita gunakan adalah Data Terpadu Kemensos. Itu pun masih dalam proses untuk kita tingkatkan lagi keakurasiannya. Maka diperlukan satu bentuk dan format pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran untuk mencegah penggunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Sehingga subsidi tidak mubazir," ujar Eddy dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (6/6/2023).

Editor: Indah Handayani