Pariwisata, Game Changer Ekonomi Indonesia

JAKARTA, investor.id - Pariwisata merupakan sektor yang paling potensial menjadi penentu (game changer) pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, setelah mengubah status pandemi menjadi endemi, pemerintah perlu memberikan insentif kepada sektor pariwisata, baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal.

Sektor pariwisata berpeluang menjadi motor pertumbuhan ekonomi karena sektor ini tidak membutuhkan banyak investasi namun menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang sangat besar, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja, devisa, maupun penerimaan negara.

Sektor pariwisata juga mampu menggerakkan konsumsi rumah tangga yang mendominasi distribusi produk domestik bruto (PDB) pengeluaran. Selain itu, sektor pariwisata memiliki banyak sektor ikutan, dari transportasi, industri kerajinan, industri garmen, industri makanan dan minuman, industri keuangan, industri properti, termasuk perhotelan.

Lebih dari itu, di tengah ketidakpastian global, Indonesia tak bisa lagi mengandalkan ekspor dan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, serta Direktur Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata BPS Harmawanti Marhaeni. Mereka dihubungi Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Selasa (4/7/2023.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno dalam tayangan Youtube yang dikutip kemarin mengakui, libur panjang Hari Raya Iduladha pekan lalu didesain khusus oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian dan meningkatkan pergerakan masyarakat Indonesia pascapandemi Covid-19.

"Setiap pergerakan masyarakat dari segi transportasi dan akomodasi memberikan manfaat ekonomi. Ini berdampak langsung bagi kebangkitan pariwisata dengan target batas atas 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus)," tutur dia.

Pemerintah menaikkan target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun ini dari 7,4 juta kunjungan menjadi 8,5 juta kunjungan. Tahun ini, pemerintah juga menargetkan pergerakan wisnus sebanyak 1,2-1,4 miliar pergerakan.

Pariwisata berkontribusi sejitar 4-5% terhadap PDB. Tahun ini, asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dipatok 5,3%. Angka itu tak berbeda jauh dari realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 5,31%.

Ekonomi 2022 disumbang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,93%, investasi tumbuh 3,87%, ekspor tumbuh 16,28%, lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) tumbuh 5,64%, dan impor tumbuh 14,75%.

Berdasarkan distribusinya, porsi konsumsi rumah tangga tahun lalu mencapai 51,87% terhadap PDB pengeluaran, investasi 29,08%, ekspor (sebelum dikurangi impor 20,90%) sebesar 24,49%, konsumsi pemerintah 7,66%, dan komsumsi LNPRT 1,17%.

Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisman secara kumulatif Januari-Mei 2023 mencapai 4,12 juta, melonjak 312,91% dibandingkan periode sama 2022. Khusus Mei 2023, jumlah kunjungan wisman mencapai 945,59 ribu, naik 9,21% dibandingkan April 2023 dan melesat 166,42% dibandingkan bulan yang sama 2022. Data tersebut menunjukan bahwa kebangkitan sektor pariwisata nasional terus berlanjut.

Dukung Pemulihan

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf menyakini sektor pariwisata bakal mampu menjadi penyokong ekonomi nasional. Sektor pariwisata yang sempat terpuruk di masa pandemi Covid-19 perlahan-lahan mulai bangkit. “Pergerakan wisnus tumbuh luar biasa,” kata dia.

Namun, menurut Triawan, pemerintah tidak perlu mengubah haluan dari wisata berorientasi wisatawan mancanegara (wisman) ke wisatawan Nusantara (wisnus). “Saya kira dua-duanya saja, karena akan lebih baik kalau wisman dan wisnus itu berimbang,” ujar dia.

Perihal lima destinasi super prioritas untuk menjaring wisatawan, yaitu Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo, Triawan Munaf mengungkapkan, pemerintah masih terus melakukan optimalisasi.

“Destinasi wisata harus terus dioptimalisasi, karena yang akan terus ada kurang-kurang. Misalnya, kurangnya ini terkait waktu, seperti membangun hotel, itu kan butuh waktu,” tutur dia.

Triawan yang juga komisaris utama InJourney, menjelaskan, optimalisasi kawasan wisata masih terus dilakukan. Selain optimalisasi kawasan wisata, InJourney mendorong penyediaan armada pesawat, di antaranya dengan mendukung Garuda Indonesia untuk terus memenuhi kebutuhan armada bagi para wisatawan.

Wisman dan Wisnus

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran sepakat bahwa sektor pariwisata bisa menjadi game changer ekonomi Indonesia.

“Kalau kita mengharapkan sektor pariwisata menjadi pendongkrak ekonomi nasional, kita sepakat. Pariwisata itu kan bahan bakunya nggak pernah habis. Indonesia juga punya kekayaan alam yang sangat besar, dengan potensi wisata yang luar biasa,” tegas dia.

Maulana mengakui, di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan ekspor dan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

“Faktanya, kinerja ekspor akhir-akhir ini turun akibat perlambatan ekonomi global yang menekan harga komoditas. Indonesia juga tidak bisa terus bergantung pada FDI karena negara-negara maju sedang krisis,” tutur dia.

Maulana Yusran menjelaskan, akibat pandemi Covid-19, kinerja sektor pariwisata pada 2020 hingga awal 2022 atau akhir 2021 mengalami tekanan hebat. Itu terjadi akibat pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Belum lagi kewajiban melakukan PCR/antigen. “Urat nadi pariwisata itu kan pergerakan manusia. Kalau dibatasi, sektor pariwisata mati,” tandad dia.

Dia menambahkan, saat Covid berkecamuk, biaya perjalanan (cost of travelling) melonjak akibat terbatasnya jumlah armada transportasi, khususnya penerbangan. “Frekuensi penrbangan sangat sedikit selama pandemi,” ucap dia.

Ketika pemerintah melonggarkan mobilitas, kata Maulana, biaya perjalanan menurun. Apalagi setelah aturan perjalanan tak seketat sebelumnya dan kewajiban memakai masker dicabut. “Dari situ, frekuensi perjalanan tumbuh pesat,” ujar dia.

Tahun lalu, menurut dia, rata-rata okupansi hotel secara nasiona mencapai 47% secara tahunan (year on year/yoy). Tapi angka itu masih 6-7% di bawah angka 2019 atau sebelum pandemi. “Tahun ini kami berharap okupansi hotel bisa tumbuh 6-7%, sehingga bisa kembali ke status sebelum pandemi,” ujar dia.

Dia menegaskan, destinasi wisata yang sudah terbentuk memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu sebabnya, pemerintah harus memberikan perlakuan yang berbeda-beda. “Kita harus mendorong wisman dan wisnus, tidak bisa salah satunya,” tutur dia.

Maulana Yusran mencontohkan, 70% akomodasi di Bali mengandalkan wisman. Dengan demikian, jika pemerintah habis-habisan mendorong wisnus untuk berkunjung ke Bali, dampaknya tidak akan terlalu besar. Apalagi dari target 8,5 juta kunjungan wisman secara nasional, Bali diperkirakan menyumbang sekitar 6 juta.

Meski wisnus bisa menjadi pemicu (trigger) bagi pemulihan ekonomi, menurut dia, para pemangku kepentingan pariwisata tidak bisa mengeklaim bahwa Indonesia hanya bisa memprioritaskan wisnus.

Ihwal target kunjungan wisman, Maulana mengemukakan, sebelum 2020, kunjungan wisman mencapai 16 juta. Tahun lalu, kunjungan wisman rata-rata nasional mencapai sekitar 4 juta. “Jadi, belum ada 50%-nya yang kembali. Ekspektasi kami, tahun ini kunjungan wisman mencapai 8 juta,” ujar dia.

Maulana mengemukakan, target kunjungan wisman bisa meleset jika pemerintah salah mengambil kebijakan, misalnya mencabut ketentuan bebas visa, melarang pesawat asing beroperasi di Indonesia, atau memperketat ketentuan lintas batas dengan Singapura dan Malaysia.

Menurut Maulana Yusran, pemerintah perlu memberikan berbagai relaksasi di industri pariwisata, termasuk bagi pesawat asing yang beroperasi di Indonesia. Tujuannya tiada lain untuk menjaring sebanyak mungkin wisman.

Paling penting, kata dia, pemerintah harus menjaga agar biaya perjalanan dari dan ke objek-objek wisata di tanah Air tetap kompetitif, agar wisman mau datang ke Indonesia.

Maulana menegaskan, ke depan, pemerintah juga perlu mengembangkan wisata maritim, terutama dari sisi ketersediaan infrastrukturnya. “Misalnya untuk kapal pesiar, infrastruktur kita masih terbatas,” ucap dia.

Dalam koteks inilah pemerintah perlu memberikan insentif, baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal. “Misalnya pengusaha wisata maritim diberi keringanan pajak dan kemudahan perizinan,” ujar dia.

Maulana menjelaskan, pemerintah juga bisa mengembangkan wana wisata atau pemanfaatan hutan konservasi, termasuk taman nasional sebagai destinasi wisata. “Negara-negara lain sudah lebih dulu mengenbangkan jenis wisata ini. Kita kan punya potensi yang sangat besar di bidang ini,” ujar dia.

Maulana menandaskan, wisata-wisata baru seperti wisata bahari dan wana wisata sangat potensial mendatangkan devisa besar dan menggerakkan ekonomi. Soalnya, para wisman dan wisnus yang mengunjungi objek-objek wisata tersebut adalah para turis berkualitas. Mereka punya bujet belanja yang besar dan tinggal lebih lama. “Jadi, yang kita kejar adalah quality tourism,” kata dia.

Perkuat Promosi

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan kebijakan promosi agar mampu meningkatkan geliat pariwisata. Apalagi pemerintah sudah mencabut status pandemi Covid-19 dan menggantinya dengan endemi. Hal itu dapat berdampak terhadap laju perekonomian nasional.

“Promosi pariwisata yang lebih masif akan berdampak pada kunjungan wisnus maupun wisman. Nah, itu sangat bergantung program promosi,” ujar Pudji Ismartini.

Menurut Pudji, upaya meningkatkan kinerja pariwisata harus dijalankan secara sinergis antar-kementerian/lembaga (K/L).

“Harus ada strategi untuk terus meningkatkan kunjungan pariwisata. Itu harus dilakukan bersama oleh K/L. Tentunya pariwisata akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi karena pariwisata menyumbang devisa, meningkatkan penerimaan negara, dan menyerap tenaga kerja,” papar dia.

Direktur Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata BPS, Harmawanti Marhaeni menambahkan, kunjungan wisman terus meningkat sejak 2022. Tren itu diperkirakan berlanjut tahun ini.

Dia menjelaskan, kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja sektor pariwisata adalah program promosi pariwisata dan menambah jumlah negara yang menggunakan visa on arrival (VoA) dengan Indonesia. Visa on arrival merupakan dokumen izin masuk sementara yang diberikan pemerintah kepada warga asing.

“Bicara dari data memang ada kenaikan (jumlah wisman), perkiraannya mungkin akan terus meningkat karena adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti promosi yang lebih gencar dan penambahan jumlah negara yang mendapat fasilitas VOA,” tutur dia.

Menurut Harmawanti, bila dilihat lebih detail, sektor pariwisata tidak bisa berdiri sendiri dan berlangsung secara multidimensi. Sebab, banyak sektor yang terkait, misalnya akomodasi hotel, transportasi, dan jasa penunjang pariwisata. Semua itu bakal menggerakkan pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun nasional.

“Ketika bicara pariwisata maka multidimensi yang terkena. Kalau pariwisata meningkat, otomatis banyak sektor terkait yang akan ikut bergerak. Jadi, ketika pariwisata berkembang, sektor lainnya akan bergerak, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat,” tandas dia.

Momentum Kebangkitan

Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, masa libur panjang Iduladha pada 28 Juni-2 Juli 2023 merupakan momentum kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia pascapandemi Covid-19.

Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023), Menparekraf Sandiaga mengatakan, libur panjang Iduladha juga bertepatan dengan momen liburan sekolah. Alhasil, mayoritas wisatawan yang berkunjung ke destinasi-destinasi wisata di Indonesia akan mengajak keluarganya untuk berlibur.

"Ini berdampak langsung bagi kebangkitan pariwisata dengan target batas atas 1,4 miliar pergerakan wisnus," tandas dia.

Sandiaga mengemukakan, pada masa libur Iduladha 2023 terjadi lonjakan pemesanan tiket transportasi dan akomodasi hingga tiga kali lipat. Juga terjadi peningkatan penjualan di berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti produk kuliner, restoran, dan kafe.

"Ini merupakan bagian dari peningkatan penjualan yang dirasakan oleh berbagai sektor dalam keseluruhan ekonomi domestik kita," papar Sandiaga. 

Editor: Indah Handayani