Belanja Produk UMKM Topang Ekonomi di Tengah Perlambatan Global

JAKARTA, investor.id  – Potensi belanja produk-produk UMKM dari dalam negeri bisa mencapai Rp 2.000 triliun per tahun. Dengan begitu besarnya potensi tersebut, upaya memaksimalkan penyerapan produk-produk buatan dalam negeri akan menopang ekonomi Indonesia di tengah situasi pelemahan ekonomi dunia.

Potensi tersebut terbagi dalam belanja pemerintah sebesar Rp 500 triliun, belanja BUMN Rp 500 triliun, belanja produk UMKM untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 400 triliun, serta swasta dan usaha besar dengan nilai Rp 400 triliun.

“Estimasi kita tahun ini ada potensi antara Rp 1.900 sampai Rp 2.000 triliun. Kalau semua pemangku kepentingan menjalankan amanat Presiden bahwa semua pihak harus membeli produk UMKM dalam negeri untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Kalau kita masih beli impor ini memperkuat ekonomi orang lain,” ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta pada Rabu (5/7/2023).

Besarnya potensi belanja UMKM dari dalam negeri tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, untuk segera dipotensikan belanja produk UMKM agar realisasinya bisa maksimal.  Jika seluruh lembaga yang disebutnya di atas mampu memaksimalkan penyerapan produk buatan dalam negeri, Menteri Teten meyakini Indonesia masih mampu bertahan di tengah situasi pelemahan ekonomi dunia.

“Ekonomi dalam negeri terutama belanja pemerintah, belanja BUMN termasuk konsumsi masyarakat, kalau beli produk UMKM, (pertumbuhan) ekonomi kita bisa 5%. Dengan begitu kita bisa menghadapi ekonomi global yang lesu,” jelas dia.

Teten menuturkan bahwa penting bagi UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri agar lebih memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan karena telah mempunyai kepastian pasar. Jika pasar UMKM telah jelas, perbankan pun disebutnya akan lebih mudah untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Namun sayangnya, hingga saat ini baru sekitar 7% UMKM yang telah masuk ke rantai pasok industri besar. “Sebagian UMKM kita masih memasarkan mandiri, branding sendiri, sehingga ke depan kita harap UMKM jadi bagian dari rantai pasok industri. Sehingga UMKM itu bisa tumbuh berkembang juga bersamaan dengan tumbuh berkembangnya industri itu sendiri,” jelas dia.

Manfaat UMKM lain yang bisa didapatkan pelaku UMKM jika masuk ke dalam rantai pasok industri adalah bisa meningkatkan standar produk. Ia pun meminta agar para buyer dan offtaker dari produk UMKM untuk turut memberikan pendampingan bersama dengan Kemenkop UKM.

“Begitu juga sekarang pemerintah, Pak Presiden Jokowi sudah menerapkan kebijakan substitusi impor untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hari ini sudah ditetapkan 40% belanja pemerintah harus membeli produk UMKM dan selama pandemi kemarin ketika ekonomi dunia sedang lesu dengan kebijakan itu terbukti efektif kita bisa tetap tumbuh 5%,” jelas dia.

Oleh karena itu, Menteri Teten mengapresiasi gelaran Inabuyer 2023 yang banyak melahirkan penandatanganan kerja sama bisnis antara pelaku UMKM dengan pemerintah (K/L), BUMN, hingga swasta besar. Sebanyak 23 BUMN dan 15 kementerian/lembaga dengan anggaran pengadaan terbesar, akan memberikan informasi kebutuhan pengadaannya dan dipertemukan dengan UMKM yang memiliki produk yang berkualitas dan terstandardisasi.

"Lewat Inabuyer 2023 ini bisa dipertemukan antara supplier, buyer, dan juga offtaker. Bahkan, bisa mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri dan produk UMKM," ucap Menkop UKM.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, dengan jumlah penduduk yang ada Indonesia memiliki pasar yang sangat besar. Hal ini seharusnya dioptimalkan untuk penyerapan belanja produk dalam negeri.

“Dengan bonus demografi luar biasa, nggak perlu toleh kanan kiri, kita berpihak produk dlm negeri supaya mereka jadi berkualitas dan akhirnya tak hanya tuan rumah di Indonesia tetapi produk Indonesia dapat mendominasi ekonomi global,” kata Hendrar.

Dia mengatakan, pihaknya sangat terbuka bagi UMKM yang ingin terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemerintah mendorong agar transaksi APBN dan APBD dapat dilakukan melalui Katalog Elektronik (e-Katalog). Bagi pelaku UMKM yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diharapkan dapat masuk ke e-Katalog.

“Manfaatnya masuk ke e-Katalog adalah bisa transaksi dengan seluruh K/L dan pemerintah daerah. Jadi manfaatnya membuat semua transaksi transparan ,efektif kemudian bisa meningkatkan kualitas pembelian produk luar negeri,” tutur Hendrar.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menambahkan, dengan adanya kemitraan UMKM dengan usaha besar akan meningkatkan pertumbuhan UMKM. “Bentuk kemitraan seperti ini nampaknya bisa mendorong semakin banyak wirausaha baru termasuk wirausaha mapan tak hanya dari legalitas, tetapi juga menyediakan produk secara continue (berkelanjutan) dan berstandarisasi,” kata Loto.

Standardisasi Produk

Di sisi lain, Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya Malang menyatakan bahwa standardisasi produk dan keberlanjutan produksi menjadi kunci bagi UMKM untuk menembus pasar Asean.

Peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso, mengatakan bahwa standardisasi produk dan keberlanjutan produksi khususnya terkait kapasitas dan ketersediaan bahan baku perlu menjadi perhatian utama. "Kompetisi produk-produk UMKM untuk menembus pasar luar negeri, khususnya Asean semakin kompetitif. Standardisasi produk dan keberlanjutan produksi menjadi isu utama untuk menembus pasar Asean," kata Joko Budi di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (3/7/2023) seperti dilansir Antara.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sebelumnya telah menyatakan bahwa dengan keketuaan Asean Indonesia 2023, akan dijadikan peluang untuk mendongkrak kinerja ekspor khususnya terhadap produk-produk UMKM ke kawasan tersebut.

Joko Budi menjelaskan, dengan kondisi pasar Asean yang saat ini semakin kompetitif tersebut, perlu sejumlah upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya dari tingkatan pusat, namun hingga pemerintah daerah.

Menurut dia, upaya yang perlu dilakukan pemerintah antara lain adalah memperkuat pelatihan dan pendampingan secara berkesinambungan kepada pelaku UMKM yang memiliki potensi produk menjanjikan untuk pasar ekspor.

Selain itu, penguatan fasilitasi bagi pelaku UMKM untuk memperoleh berbagai standardisasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar Asean seperti sertifikasi halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Kemudian, juga perlu adanya trading house atau wadah bagi pelaku UMKM dengan potensi ekspor pada tiap-tiap kabupaten kota. Trading house tersebut, berfungsi sebagai lembaga yang membantu pengurusan berbagai dokumen ekspor impor produk UMKM.

Pelaku UMKM juga perlu mendapatkan pelatihan terkait mekanisme ekspor impor yang pada akhirnya para pelaku usaha tersebut bisa melakukan ekspor secara mandiri terhadap produk-produk buatan mereka. "Peran trading house, termasuk promosi dan negosiasi dengan pembeli luar negeri. Sehingga UMKM bisa lebih fokus pada produksi sesuai dengan standardisasi ekspor dan permintaan pembeli," kata dia.

Sementara itu dari target pasar, menurut Joko Budi, perlu ada penguatan keberadaan Konsulat Jenderal (Konjen) Perdagangan termasuk Atase Perdagangan yang berfungsi sebagai peneliti pasar, untuk mengetahui apa saja kebutuhan dan potensi pasar di wilayah kerjanya. "Ini untuk memperkuat berbagai even promosi, investasi maupun pameran produk yang secara rutin telah dilakukan," kata dia.

Editor: Thomas Harefa