Agar Mandiri Pangan Tak Hanya Jargon Belaka

Kunci Kemandirian

Sebenarnya, Indonesia mempunyai potensi alam yang tidak semua negara memilikinya, tanahnya yang subur dan iklimnya mendukung, pun jumlah penduduk yang butuh kerja relatif banyak. Anggaran belanja negara (APBN) juga besar, tahun ini Rp 3.061 triliun. "Modal kita cukup untuk mandiri pangan. Belanja negara itu Rp 3.000 triliun per tahun, tapi jangan tiap tahun untuk sektor pertanian makin turun. Kalau serius mau mandiri pangan, kasih sektor pertanian anggaran yang besar," ujar Hermanto. .

Karena itu, terdapat beberapa kunci yang bisa digunakan untuk membuka jalan bagi terwujudnya Indonesia Mandiri Pangan 2045. Kunci paling penting adalah political will yang kuat dari pemerintah, siapa pun pemerintahnya hingga 2045. Konsekuensi bila pemerintah memiliki political will yang kuat di sektor pangan adalah anggaran sektor pertanian besar dan jelas peruntukannya. Anggaran pertanian ditujukan untuk memberikan subsidi sarana produksi, mulai dari benih hingga pupuk, dan kebijakan/dukungan harga (price support). "Negara maju saja masih memberi subsidi besar ke petaninya, apalagi negara berkembang. Setelah subsidi untuk benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya, anggaran besar juga diarahkan untuk price support, yakni jaminan harga output yang diterima petani itu bagus," papar Hermanto.

Anggaran pertanian juga diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan lumbung pangan (pertanian skala luas/food estate). Kehadiran food estate bisa menjadi solusi atas luasan lahan pertanian yang kian menyusut, apalagi di Pulau Jawa. Di sisi lain, untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. "Jadi, dengan political will yang kuat, akan ada anggaran yang dedicated untuk pertanian, goal-nya adalah peningkatan produktivitas dan produksi pertanian pangan," kata Hermanto. Melalui kunci tersebut diharapkan petani lebih semangat berproduksi, tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk atau menjerit karena harga yang diperoleh jauh di bawah biaya yang dikeluarkan.

Baca Juga : 

Akses Pupuk Mesti Dipermudah, Kuota juga Harus Ditambah

Kunci penting lainnya, untuk jangka panjang perlu pelibatan perusahaan-perusahaan swasta sebagai offtaker, yakni pembeli yang siap sedia membeli produk yang dihasilkan petani sesuai harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Petani jangan dibiarkan menjual produknya ke tengkulak karena harganya bisa hancur. Di sisi lain, dengan jumlah komoditas pertanian yang beragam, pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan Perum Bulog atau BUMN pangan lainnya sebagai offtaker. "Seperti negara-negara maju, libatkan perusahaan-perusahaan swasta besar sebagai offtaker. Kalau perusahaan besar, bisa dikontrol pemerintah. Kalau hanya Bulog, enggak akan mampu, harus diiringi perusahaan-perusahaan yang memang komit mewujudkan kemandirian pangan pada 2045," tutur Hermanto.

Editor: Tri Listiyarini