Jumat, 15 Mei 2026

Pembangunan Sekolah hingga Jembatan Dihentikan, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo

Penulis : Erfan Ma’ruf
6 Feb 2025 | 19:14 WIB
BAGIKAN
Foto udara pengendara roda dua melewati jembatan gantung Laosu di Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, belum lama ini. (ANTARA FOTO/Andry Denisah)
Foto udara pengendara roda dua melewati jembatan gantung Laosu di Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, belum lama ini. (ANTARA FOTO/Andry Denisah)

JAKARTA, investor.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku kebijakan efisiensi belanja menyebabkan anggaran Kementerian PU anjlok dari Rp 110,95 triliun menjadi 29,57 triliun. Penurunan anggaran senilai Rp 81,38 triliun tentu berdampak pada proyek-proyek yang sebelumnya direncanakan.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, pada Kamis (6/2/2025), Dody menjelaskan, dampak pertama di lingkup sumber daya air (SDA), alokasi anggarannya dipangkas sebesar Rp 27,72 triliun. Sejumlah pembangunan infrastruktur SDA ditangguhkan, termasuk di antaranya pembangunan 14 unit bendungan.

“Kegiatan-kegiatan membangun 14 unit bangunan, satu bangunan pengarah bendungan, serta revitalisasi danau dan situ,” kata Dody di Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

ADVERTISEMENT

Efisiensi belanja juga akan berdampak pada pembangunan 9.550 hektare dan rehabilitasi 29.000 hektare jaringan irigasi, pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,25 meter kubik per detik, pembangunan pengendali banjir 19 kilometer pengaman pantai 4,5 km, serta pengendali lahar dan sedimen.

“Operasi pemeliharaan (OP) infrastruktur dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) pada 12.000 lokasi, pengadaan tanah dan dukungan manajemen, serta teknis lainnya,” ungkap Dody.

Selanjutnya, Dody menyebut efisiensi berdampak pada bidang Bina Marga, dengan nilai anggaran yang kena pangkas Rp 24,83 triliun. Adapun proyek-proyek yang harus lebih efisien antara lain pembangunan jalan 57 kilometer (km), serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan sepanjang 1.102 km.

Dampak lain terjadi pada pembangunan dan duplikasi jembatan 5.841 meter, jembatan gantung, dan preservasi jembatan 126.000 meter, pembangunan flyover/underpass dan terowongan 94 meter, pembangunan jalan bebas hambatan jalan tol 7,36 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, jembatan 563.402 meter, padat karya 24.600 tenaga kerja, serta dukungan teknis dan manajemen.

“Untuk bidang Cipta Karya telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 7,75 triliun pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pembangunan dan peningkatan SPAM 40 liter per detik, perluasan SPAM di 863 sambungan rumah (SR), dan juga Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Pamsimas 600 lokasi,” ujar Dody.

Sekolah hingga Pasar Gagal Dibangun

Tak sampai disana, penangguhan juga berlaku untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) untuk 10.240 kepala keluarga, persampahan untuk 9.540 kepala keluarga, dan IBM Sanimas di 1.400 lokasi, LPK di 825 lokasi, dan TPS3R di 100 lokasi, pengembangan kawasan 118,5 hektare, penataan kawasan pariwisata 3,0 hektare, dan IBM PISEW 900 lokasi, bangunan gedung 9 unit, serta penataan bangunan dan lingkungan 13 kawasan.

Di bidang Prasarana Strategis efisiensi dilakukan sebesar Rp 20,69 triliun. Adapun proyek-proyek yang dipaksa melakukan efisiensi antara lain di fungsi pendidikan ada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pendidikan.

“Terdiri atas sekolah 9.300 unit dan madrasah 2.034 unit. Lalu juga rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi atau keagamaan 9 unit,” beber Dody.

Ada pula dampak ke fungsi permukiman, dengan efisiensi untuk rehabilitasi dan renovasi pasar 2 unit, prasarana olahraga 3 unit, dan prasarana lainnya 4 unit, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya.

“Kami juga lakukan efisiensi pada dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Rp 390 miliar pada item kegiatan layanan manajemen, perencanaan, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, pembinaan konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur,” tutupnya.

Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 memangkas anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) dan anggaran pemerintah daerah (Pemda).

Kebijakan itu menghasilkan efisiensi belanja senilai Rp 306,69 triliun, yang selanjutnya difokuskan pada sejumlah program seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan, swasembada energi, hingga perbaikan layanan kesehatan.

Editor: Prisma Ardianto

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Follow

Baca Berita Lainnya di Google News

Read Now
BAGIKAN

Berita Terkait


Berita Terkini


Business 34 menit yang lalu

Wamen Investasi Angkat Bicara Soal Keluhan dari Pelaku Usaha China

Wakil Menteri Investasi, Todotua Pasaribu angkat suara perihal keluhan dari pengusaha China terkait hambatan berinvestasi di Indonesia.
Market 44 menit yang lalu

Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Jumat 15 Mei 2026, Cek Rinciannya

Harga emas perhiasan hari ini, Jumat (15/5/2026) di Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas dalam berbagai karat
Market 2 jam yang lalu

Duit Asing Tumpah ke Saham ADRO

Di tengah gencarnya aksi jual investor asing, ternyata diam-diam duit asing masuk ke saham Alamtri Resources Indonesia (ADRO).
Multimedia 2 jam yang lalu

Kandungan Santan Mirip ASI? Cek Faktanya! | Cuan Iki Podcast

Limbah kelapa, ternyata adalah "harta karun" yang diburu pasar Eropa dan Asia? Keresahan akan banyaknya sabut kelapa yang terbuang sia-sia di Indonesia
Market 3 jam yang lalu

BERITA POPULER: Harga Emas Perhiasan dan Emas Antam (ANTM) Bertahan

Berita populer 24 jam terakhir, mulai dari update harga emas perhiasan hingga harga emas Antam (ANTM) bertahan.
National 9 jam yang lalu

Menhut Antoni Ajak Pemimpin Dunia Perkuat Multilateralisme untuk Lindungi Hutan Dunia

Menhut RI Raja Juli Antoni ajak rimbawan dan pemimpin dunia perkuat multilteralisme dan soliditas untuk lestarikan dan lindungi hutan dunia.
Copyright © 2026 Investor.id
PT. Koran Media Investor Indonesia