Indonesia Mampu Mengulang Sukses Swasembada Pangan 1984

JAKARTA, investor.id–Peluang Indonesia mewujudkan swasembada pangan di 2027 terbuka lebar. Bahkan, RI  mampu mengulang kesuksesan swasembada pangan, utamanya beras, yang pernah dicapai pada 1984 lalu. Hal tersebut di antaranya mengingat potensi sumber daya lahan di Tanah Air yang masih cukup luas seperti rawa, penguasaan teknologi, serta insentif yang telah diberikan pemerintah kepada para petani.

Menurut Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Sarwo Edhy, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan swasembada pangan, khususnya beras, di 2027. Dengan potensi sumber daya lahan cukup luas, peluang merealisasikan swasembada pangan itu cukup besar.

Apalagi, Indonesia berpengalaman mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri pada 1984. “Kalau saya optimistis (swasembada 2027 tercapai). Yang penting, bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan atau sumber daya lahan yang ada di Indonesia,” jelas Sarwo saat diskusi Menyongsong Swasembada Pangan 2027 yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) pada 6 Februari 2025.

Indonesia tercatat mempunyai 191,09 juta hektare (ha) lahan, sekitar 9,44 juta ha di antaranya lahan basah nonrawa serta rawa 31,12 juta ha yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dari luasan lahan rawa itu, yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian produktif itu sekitar 12,23 juta ha.

“Artinya apa? Kalau kita bisa optimalisasi lahan rawa 1 juta ha saja, dampaknya akan besar,” kata Sarwo. Apalagi, jika pemerintah mampu mengoptimalkan hingga 3 juta ha lahan tambahan maka Indonesia dipastikan bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi 400-500 juta penduduk. “Karena itu, cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi lumbung dunia (bisa tercapai), bukan hanya swasembada pangan,” ujar dia.

Sarwo, yang pernah menjadi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), mengatakan, Indonesia juga punya 144 juta ha lahan kering yang berpotensi besar mendukung ketahanan pangan. Peluang itu kian terbuka lebar jika teknologi, seperti desalinasi yang telah diterapkan di negara-negara seperti Arab dan Ethiopia, bisa diimplementasikan di Indonesia.

Dengan mengubah air laut menjadi air tawar untuk irigasi pertanian, RI dapat mengoptimalkan potensi lahan yang ada dan mewujudkan ketahanan pangan yang kuat. “Karena itu, cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, agar RI jadi tempat negara-negara mencari makan di dunia, itu sangat memungkinkan,” tegas dia.

Upaya lain yang bisa pemerintah lakukan guna meningkatkan produksi pangan, khusus padi, adalah memacu indeks pertanaman (IP) dari IP100 jadi IP200 dan IP200 menjadi IP300. Kemudian, pemerintah harus memberikan bantuan benih unggul ke petani agar terjadi peningkatan produktivitas tanam.

”Upaya lain adalah  penambahan luas areal penanaman, bisa melalui ekstensifikasi maupun cetak sawah. Dengan tambahan luas tanam maka akan meningkatan produksi,” kata Sarwo. Di sisi lain, dengan upaya mengurangi kehilangan hasil panen yang kini masih cukup tinggi dan menciptakan efisiensi distribusi.

Direktur Irigasi Pertanian Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan Dhani Gartina mengungkapkan, pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan melalui berbagai program strategis yang berfokus pada penguatan irigasi dan pompanisasi, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pertanian, untuk mewujudkan swasembada pangan. “Kami optimistis dengan penguatan irigasi dan pompanisasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan maka dapat mewujudkan swasembada pangan,” pungkas Dhani dalam keterangan yang dikutip Minggu (09/02/2025).

Kebijakan HPP Gabah

Bapanas sendiri mendukung penuh upaya mewujudkan swasembada pangan 2027 lewat kebijakan di hilir, di antaranya menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di petani menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) dari Rp 6.000 per kg. Sesuai Keputusan Kepala Bapanas (Kepbadan) No 02 Tahun 2025 yang direvisi menjadi Kepbadan No 14 Tahun 2025, HPP GKP ditetapkan Rp 6.500 per kg.

Selain menetapkan kenaikkan HPP GKP, Bapanas juga menugasi Perum Bulog menyerap 3 juta ton setara beras selama 2025. “Ini menindaklanjuti rakortas bahwa Kepala Bapanas menugasi Bulog untuk menyerap gabah dan beras di dalam negeri di 2025 dengan target 3 juta ton, semoga terlaksana dengan baik,” ungkap Sarwo.

Bapanas juga mengkampanyekan stop boros pangan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), potensi makanan yang terbuang 31%, sebanyak 17% berupa sampah makan dan 14% food loss. “Saya berpikir, kalau 10% saja kita hemat, misalnya kebutuhan beras selama satu tahun itu 30,6 juta ton dan kalau kita bisa hemat 10% artinya bisa kita berhemat sekitar 3 juta ton. Kalau tahun lalu kita impor 4 juta ton, seharusnya impornya cuma 1 juta ton,” jelas Sarwo.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Mulyono Machmur menekankan peran penting HKTI dalam mendukung pencapaian swasembada pangan, terutama terkait upaya mengusulkan angka HPP yang dapat memberikan kepastian bagi petani. “Kami juga berkontribusi bagaimana petani itu paling tidak untung minimal 30% dari input dan output-nya. Mulai dari HPP Rp 4.200-5.500 per kg, sekarang sudah sebesar Rp 6.500 per kg,” kata Mulyono.

HKTI juga telah mengusulkan penyederhanaan distribusi subsidi bagi petani, itu penting agar bantuan dapat tepat sasaran dan mempermudah akses petani terhadap berbagai bantuan pemerintah. Usulan itu telah diterima DPR. “Kami juga mengusulkan penyederhanaan distribusi subsidi yang diterima, yang juga diterima DPR. Penyederhanaan ini sangat penting agar bantuan pemerintah sampai ke tangan petani dengan lebih efisien dan tepat,” kata Mulyono.

Mulyono juga menegaskan, success story swasembada pangan di 1984 tidak lepas dari terciptanya ekosistem pertanian saat itu berupa Catur Sarana yang terdiri atas lembaga permodalaan BRI unit desa, kios sarana produksi, penyuluh pertanian, serta KUD sebagai lembaga offtaker atau pembeli hasil pertanian.

Peranan pemerintah daerah, dari gubernur hingga kepala desa, juga penting sebagai penggerak yang memobilisasi kegiatan serta petani dibangun partisipasinya untuk melaksanakan program pemerintah. “Perpaduan mobilisasi dan partisipasi menjadi sinergi terwujudnya swasembada beras pada waktu itu,” katanya.

Editor: Tri Listiyarini