2,1 Juta Orang Terancam PHK Buntut Efisiensi Anggaran Infrastruktur

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa angkat bicara mengenai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Andi mengatakan, dampak pemangkasan anggaran infrastruktur khususnya Kementerian Pembangunan Umum (PU) sebesar 80% atau senilai Rp 81,38 triliun, dapat menimbulkan banyaknya pekerja konstruksi dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 2,1 juta orang.

“Kalau Rp 110 triliun yang dipangkas itu bisa menjadikan pekerja konstruksi pengangguran sebanyak 2,1 juta tenaga kerja,” jelas Andi dalam dialog Investor Market Today di IDTV, Selasa (11/2/2025).

Andi bahkan berkelakar, apabila tujuan pemangkasan anggaran infrastruktur oleh pemerintah ditujukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), justru malah menjadikan orang tua siswa penerima MBG sebagai pengangguran.

“Dengan pengurangan anggaran infrastruktur, kita harus bicara dampaknya. Jangan kita fokus kepada makan bergizi, tetapi kita tidak sadar besok bapak dari siswa yang dikasih makan itu di-PHK. Kaget dong,” ujarnya sembari tersenyum.

Oleh sebab itu, pihaknya menyayangkan langkah pemerintah untuk memangkas anggaran pada sektor konstruksi. Sebab, saat ini Indonesia memiliki banyak proyek infrastruktur yang vital bagi pembangunan bangsa ke depan.

“Ada banyak proyek-proyek yang diprioritaskan pembangunannya yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu tidak boleh terhenti,” terang Andi.

Proyek Jalan Tol Disetop

Diketahui, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menyasar terbesar salah satunya kepada Kementerian Pembangunan Umum (PU). Kementerian PU memiliki anggaran sebesar Rp 110,95 triliun namun dipangkas sebesar 80 persen atau senilai Rp 81,38 triliun. Praktis, anggaran Kementerian PU menjadi Rp 29,57 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Selain itu, Kementerian PU juga memastikan semua proyek tol yang menggunakan Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) akan disetop. Penghentian proyek tersebut terjadi karena adanya efisiensi anggaran.

Beberapa proyek tol yang menggunakan APBN seperti Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu atau Tol Becakayu. Kemudian tol Puncak 2, mencakup Sentul-Hambalang-Sukamakmur-Pacet-Cipanas.

“Ya, kalau dengan APBN (2025) tidak mungkin (dilanjutkan),” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti saat ditemui di kantornya, Jumat (7/2/2025).

Editor: Prisma Ardianto