Menteri Maman Tegaskan Efisiensi Belanja Tak Ganggu Belanja Produk UMKM

JAKARTA, investor.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di awal tahun ini tidak mengganggu belanja produk UMKM.

“Enggak ada hubungannya, transaksi UMKM jalan terus, enggak ada hubungannya. Jadi saya mau luruskan, sampai hari ini dengan adanya isu efisiensi atau tidak efisiensi, proses aktivitas transaksi pengadaan dan perluasan akses pasar terhadap perusahaan UMKM tetap berjalan,” tegas Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Menurut Maman, kebijakan efisiensi anggaran justru memiliki dampak positif di kalangan birokrasi pemerintahan dalam melihat bagaimana esensi pengelolaan anggaran.

“Jadi sekarang ini, arah orientasi penyelenggara pemerintahan dalam melihat pengelolaan anggaran itu lebih optimal dan lebih maksimal berorientasikan kepada apa yang bisa memberikan kemanfaatan buat rakyat,” jelas Maman.

Lebih lanjut, Maman menuturkan pemerintah tetap mengalokasikan sebesar 40% anggaran pengadaan barang dan jasa dari produk UMKM. “Wajib dong, 40% alokasi pengadaan barang dan jasa. Kita wajib mengakomodasi usaha mikro, kecil, dan menengah,” tegas Maman.

Sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia. Namun demikian, kebijakan efisiensi belanja pemerintah di awal tahun ini telah terbukti manahan laju perekonomi Indonesia. Salah satu yang sektor terdampak adalah UMKM.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (5/5/2025) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 4,87% year on year (yoy). Apabila dibandingkan dengan kuartal IV-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 mengalami kontraksi sebesar 0,98%, menandakan adanya perlambatan setelah musim liburan akhir tahun.

Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, pertumbuhan ekonomi dihitung secara tahunan. Terjadi perbedaan aktivitas ekonomi pada tahun lalu dan tahun ini, dimana tahun lalu terdapat Pemilu dan tahun ini tidak. Ini juga yang menyebabkan belanja pemerintah tidak secepat tahun lalu, meskipun juga terdapat kebijakan efisiensi belanja.

“Efisiensi ini berdampak pada realisasi anggaran, yang kemungkinan baru terlihat pada kuartal II-2025 dan seterusnya,” jelas Amalia.

Editor: Prisma Ardianto