Satgas Pangan Periksa 10 Produsen Terkait Kejanggalan Tata Niaga Beras

JAKARTA, investor.id - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, Satgas Pangan tengah memeriksa 10 produsen dari 212 merek beras yang diduga melakukan penjualan tidak sesuai standar. Amran mengatakan, pemeriksaan terhadap produsen tersebut akan terus dikembangkan.

Amran menututkan, Kementan dan Satgas Pangan menemukan tiga kejanggalan tata niaga beras beberapa waktu lalu. Sejumlah produsen diketahui sudah mulai mengembalikan harga jual beras konsumen sesuai standar. 

"Hasil investigasi Satgas Pangan bersama Kementerian Pertanian menemukan kejanggalan ada yang volumenya dikurangi, ada yang kualitasnya dikurangi. Harusnya dia beras curah, tetapi ditulis premium," ujar Amran selepas menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (7/7/2025).

Kendati sudah menyebut ada 212 merek yang diduga melakukan praktik kecurangan, Amran belum mau membuka nama-nama tersebut. Dia hanya menyebut ada 10 produsen merek beras yang sedang diperiksa oleh Satgas Pangan.

"Jadi, nanti kan secara bertahap, kalau kami sudah terima laporan, ada 10 merek sudah dipanggil. Dan kami cross-check langsung sudah dipanggil," tegas Amran. 

Lebih lanjut, Amran menuturkan kerugian konsumen saat ini ditaksir mencapai Rp 99 triliun dari kejanggalan tata niaga beras tersebut.

"Bayangkan, hampir Rp 100 T. Kalau 10 tahun kan, besar itu, Rp 1.000 T. Kalau 5 tahun, Rp 500 T," lugas Amran.

Amran pun menyarankan, bagi masyarakat atau konsumen yang menemukan kejanggalan tata niaga beras, dapat melaporkan ke posko pengaduan yang ada di kantor Kementerian Pertanian.

"Kan ada (posko pengaduan), sudah ada di Pertanian. Kalau ada pengaduan, kami terima," tegas Amran. 

Sebelumnya, Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya anomali penjualan beras di tingkat konsumen. Mentan mengungkapkan terdapat ketidaksesuaian mutu hingga harga tak sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Mentan mengungkapkan anomali penjualan beras tersebut berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat hingga hampir mencapai ratusan triliun rupiah. Menurutnya, nilainya mencapai Rp 99,35 triliun.

Editor: Maswin