Jusuf Hamka Jelaskan Alasan CMNP Dapat Konsesi Cawang-Pluit Tanpa Lelang

JAKARTA, investor.id - Pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Jusuf Hamka menjelaskan alasan pemerintah menyerahkan konsesi jalan Tol Cawang-Pluit ke CMNP dan tidak melalui lelang. Jusuf menegaskan, Tol Cawang-Pluit bukan proyek baru, melainkan penambahan ruang lingkup dari proyek sebelumnya yang sudah kelebihan kapasitas.

"Yang namanya dilelang adalah investasi baru, kalau kami meminta (membuat) jalan. Tapi kalau kami diminta, itu adalah karena over kapasitas. Priok itu penuh sekali, macet dan tidak nyaman, kalau kita dari Priok ke Pluit bisa 1,5 jam," ujar Jusuf Hamka dikutip Rabu (17/9/2025). 

Jusuf Hamka alias Babah Alun menceritakan permintaan untuk konsesi Cawang-Pluit sejak 2013. Dia menyebutkan, permintaan ini bukan ujug-ujug melainkan disertai komitmen investasi. Permintaan pertama datang dari BPJT pada 2013, dilanjutkan lagi pada 2015, 2017, dan 2018 saat forum Bank Dunia dengan IMF di Bali.

"Kami menandatangani investasi yaitu Rp 17 triliun di sana, satu miliar dolar AS kurang lebih," tegasnya.

Selanjutnya, pada 2019, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum meminta pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) terkait soal penunjukan kepada CMNP untuk menambah kapasitas ruas jalan tol ini. 

Setelah legal opinion (LO) dari Kejaksaan ini diteken, kata dia, baru diterbitkan konsesi perpanjangan tol Cawang-Pluit.

"Jadi setelah keluar LO baru 13 bulan kemudian, terbitlah perpanjangan kepada kami, tapi dengan catatan bukan perpanjang begitu saja," jelas Jusuf Hamka.

Pengusaha jalan tol ini menegaskan, baginya permintaan klarifikasi oleh Kejaksaan Agung bukan masalah. Dia mengaku justru senang CMNP diperiksa Kejagung agar membuat persoalan ini jelas dan tuntas. Ia menduga ada pihak yang tidak senang dengan dirinya ataupun CMNP. 

Namun, ia menegaskan, tidak ada uang negara atau kerugian yang dialami negara dari perpanjangan konsesi tol Cawang-Pluit.

"Ini gak pakai uang APBN lho, seperak pun gak ada uang APBN supaya tahu. Kalau ada uang APBN, negara dirugikan, bisa saja didorong-dorong menjadi seolah ini korupsi," pungkas Jusuf Hamka.

Editor: Maswin