IESR: Insentif Kendaraan Listrik Semakin Dibutuhkan di Tengah Krisis Minyak

JAKARTA, investor.id - Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan bahwa insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) merupakan instrumen vital untuk memitigasi risiko krisis energi dan tekanan fiskal di Indonesia. Percepatan elektrifikasi kendaraan dinilai efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta ketergantungan impor minyak di tengah fluktuasi harga energi global yang kian volatil.

Urgensi peralihan pemanfaatan BBM ke listrik ini menguat seiring tingginya harga minyak dunia. Pada perdagangan Rabu (16/4/2026) sore, harga Brent berada di level US$ 95.26 per barel dan WTI di US$ 91.24 per barel.  Sebelumnya, Brent sempat menyentuh US$ 112,57 per barel pada 27 Maret 2026, level tertinggi sejak Juli 2022.

Data BPS juga mencatat impor minyak mentah Indonesia pada Januari–Februari 2026 telah mencapai 2,9 juta ton atau sekitar 3,43 kiloliter, yang berdampak langsung pada ketahanan anggaran negara.

CEO IESR, Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa lonjakan harga bahan bakar fosil telah memperberat beban subsidi dan impor. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah menyiapkan langkah antisipatif melalui kebijakan yang mampu menekan konsumsi BBM.

“Kita mengalami krisis BBM, krisis minyak lebih tepatnya. Dan krisis ini dampaknya pada fiskal kita kan besar. Kalau kita ingin mengurangi impor dan subsidi, kita harus naikkan salah satunya adalah elektrifikasi kendaraan,” ungkap Fabby saat dihubungi Rabu (15/4/2026).

Fabby menilai kebijakan insentif melalui Perpres No. 79 Tahun 2023 sudah berada di jalur yang benar dengan menarik investasi sembilan merek mobil listrik ke tanah air. Namun, ia menyarankan agar insentif mobil penumpang tetap dilanjutkan guna memperkuat basis produksi dan menciptakan harga kendaraan yang lebih terjangkau melalui persaingan teknologi.

Selain kendaraan pribadi, IESR mendorong pemerintah memberikan perhatian ekstra pada insentif bus dan truk listrik yang kapasitas manufaktur lokalnya belum terbentuk penuh. Infrastruktur pendukung seperti SPKLU dengan fitur fast charging juga harus diperbanyak untuk menghapus kecemasan pengguna terkait daya baterai.

Untuk ke depannya, Fabby mengusulkan perubahan formula insentif agar tidak diberikan secara merata. Subsidi atau insentif sebaiknya menetapkan standar spesifikasi minimal, misalnya jarak tempuh dan kapasitas baterai. Model ini akan mendorong teknologi yang lebih baik sekaligus mencegah kebocoran anggaran.

Di samping itu, IESR mengingatkan pentingnya pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang menyeluruh, termasuk pelatihan tenaga kerja terampil, sertifikasi teknisi, hingga industri daur ulang baterai agar manfaat ekonomi elektrifikasi lebih berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan menyeluruh itu, IESR meyakini manfaat ekonominya yang dihasilkan akan lebih besar dan berkelanjutan.

Editor: Prisma Ardianto