Bahlil dan Purbaya Sepakat Royalti Tambang Ditangguhkan, Cari Formula Baru

JAKARTA, investor.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan isi pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membahas penerimaan negara dari sektor pertambangan, termasuk rencana penyesuaian royalti dan pajak ekspor komoditas mineral.

Pertemuan yang dimaksud berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Bahlil mengatakan, pemerintah saat ini masih menangguhkan penerapan kebijakan royalti dan pajak ekspor untuk sejumlah komoditas seperti tembaga, timah, nikel, emas, dan perak. Penundaan dilakukan guna menyusun formulasi yang dinilai lebih tepat dan berimbang.

“Kita bahas tentang beberapa penyesuaian regulasi, termasuk yang kita bahas itu adalah pengenaan pajak ekspor terhadap beberapa komoditas yang pernah disosialisasikan,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah ingin memastikan kebijakan yang diterapkan nantinya tetap mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani pelaku usaha maupun mengganggu iklim investasi di sektor pertambangan.

“Kita sudah sepakati kita tangguhkan sementara sambil kita mencari formulasi yang baik. Dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha. Harus sama-sama untung ya,” tuturnya.

Selain membahas royalti dan pajak ekspor, Bahlil memastikan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan tetap berjalan tanpa hambatan.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai sejumlah rencana kebijakan yang disiapkan Kementerian ESDM memiliki arah yang positif untuk memperkuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya dari sektor energi dan pertambangan.

“Kita membahas rencana beliau memperkuat PNPB dari sektor migas, rencananya cukup baik saya pikir,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya sempat menyatakan aturan baru royalti tambang akan mulai berlaku pada Juni 2026 karena regulasinya telah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Namun, pernyataan tersebut kemudian dikoreksi setelah adanya komunikasi dengan Bahlil via telepon.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) juga sebelumnya telah menggelar konsultasi publik secara daring terkait rencana penyesuaian tarif PNBP iuran produksi mineral. Pemerintah menilai kebijakan PNBP di sektor minerba tidak hanya berkaitan dengan instrumen fiskal, tetapi juga menjadi bagian penting dalam tata kelola sumber daya alam agar mampu memberikan nilai tambah optimal bagi negara tanpa mengabaikan keberlanjutan industri pertambangan.

Editor: Prisma Ardianto