Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Emisi gas rumah kaca yang membuat planet memanas sebesar 7,6% setiap tahun hingga 2030.  Foto ilustrasi: AFP / TORSTEN BLACKWOOD

Emisi gas rumah kaca yang membuat planet memanas sebesar 7,6% setiap tahun hingga 2030. Foto ilustrasi: AFP / TORSTEN BLACKWOOD

Pajak Karbon

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:59 WIB
Investor Daily

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Per wakilan Rakyat (DPR) pada 7 Oktober 2021 mengamanatkan pemberlakuan pajak karbon. Pajak karbon dikenakan atas pemakaian ba han bakar berbasis karbon, seperti produk-produk olahan yang menggunakan bahan bakar fosil minyak bumi,gas, dan batu bara.

Penerapan pajak karbon sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi penyebab pemanasan global dan perubahan iklim.

Selain skema pajak karbon (cap and tax), pemerintah juga menyiapkan skema perdagangan karbon (cap and trade) dalam upaya menurunkan emisi karbon. Pada skema perdagangan karbon, entitas yang menghasilkan emisi lebih dari cap (batasan) diharuskan membeli sertifikat izin emisi (SIE) entitas lain yang emisinya di bawah cap.

Selain itu, entitas juga dapat membeli seritifikat penurunan emisi (SPE). Namun, jika entitas tersebut tidak dapat membeli SIE atau SPE secara penuh atas kelebihan emisi yang dihasilkan, maka berlaku skema cap and tax, yakni sisa emisi yang melebihi cap akan dikenakan pajak karbon.

Penerapan pajak karbon dilakukan bertahap. Pada tahap awal, pajak karbon akan diberlakukan mulai 1 April 2022 dengan sasaran penerapan di sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax).

Mulai tahun 2025 dan seterusnya, implementasi pajak karbon akan diperluas ke sektor-sektor industri lain dengan memperhatikan kesiapan dan faktorfaktor seperti kondisi ekonomi, kesiapan pelaku, serta dampak dan skala.

Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap (batasan) yang ditetapkan.

Ilustrasinya, jika PLTU di Indonesia secara rata-rata membutuhkan 1 kilogram batu bara untuk menghasilkan 1 kwh listrik dan cap-nya 0,9 kilogram, artinya yang akan dikenakan pajak hanya 0,1 kilogram. Tarif yang ditetapkan Rp 30 per kilogram CO2e juga sejalan dengan uji coba perdagangan karbon sukarela yang berjalan saat ini senilai US$ 2 per ton atau sekitar Rp 28 per kilogram CO2e.

Rencananya, pengenaan pajak karbon akan diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy. Tujuannya untuk meminimalisasi dampaknya terhadap dunia usaha namun tetap mampu berperan dalam penurunan emisi karbon.

Pengenaan pajak karbon juga menjadi sinyal kuat untuk mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon dan ramah lingkungan.

Selain itu, pajak karbon akan mendorong pengendalian terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang menjadi penyebab kenaikan suhu bumi dan muka air laut.

Tak hanya itu, penerapan pajak karbon juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi kar bon sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Dalam penerapannya, pemerintah akan mengedepankan prinsip keadilan (just) dan keterjangkauan (af fordable) dengan memperhatikan iklim berusaha dan masyarakat kecil.

Selain menurunkan emisi gas rumah kaca, manfaat pajak karbon juga bisa meningkatkan perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak karbon bisa dipakai untuk membiayai sektor lain yang sangat urgen seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, maupun industri hijau (green industry), sekaligus mendukung pengembangan serta inovasi energi baru terbarukan (new renewable energy).

Saat ini, ada sekitar 25 negara telah menerapkan pungutan karbon. Negara yang pertama kali menerapkan pajak karbon adalah Finlandia pada 1990. Pungutan pajak karbon di Finlandia saat ini mencapai US$ 24,39 per ton CO2e. Sedangkan penerapan pajak kar bon di Swedia dan Norwegia sejak 1991 dan berhasil menurunkan tingkat emisi karbon sebesar 25%. Australia dan Jepang menerapkan sejak 2012, kemudian diikuti Tiongkok pada 2017 dan Singapura pada 2019.

Pemerintah Indonesia dapat mencontoh keberhasilan Swedia dalam penerapan pajak karbon. Selain masuk ke kas negara, penerimaan pajak karbon di Swedia juga digunakan untuk meringankan pajak lain. Pada saat pe nerapan pajak karbon, PPh badan turun 27% sementara PPh orang pribadi turun 30%. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pajak karbon untuk mengubah perilaku daripada sekadar penambah pemasukan negara.

Penerapan pajak karbon di Indonesia perlu kehati-hatian dan pertimbangan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Kekhawatiran terbesar dari penerapan pajak karbon adalah bertambahnya beban keuangan yang harus ditanggung industri atau konsumen atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas menghasilkan karbon dalam jumlah tertentu, yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat atau daya saing industri.

Kebijakan pajak karbon dikhawatirkan akan memunculkan daya kejut bagi industri manufaktur. Hal itu terkait potensi kenaikan ongkos produksi yang terdorong biaya energi, dan pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan daya saing industri sebagai dampak dari penerapan kebijakan ini.

Industri perlu mendapatkan kompensasi agar mampu mempertahankan daya saingnya. Insentif tersebut dapat diberikan dengan intervensi pada biaya pengiriman, pemangkasan tarif listrik atau kebijakan lain yang dapat menjaga struktur harga pokok produksi (HPP). Dampak peningkatan biaya listrik ter hadap daya beli masyarakat dapat dikompensasi dari kebijakan carbon dividend seperti dilakukan Swedia.

Selain itu, penetapan kebijakan pajak karbon perlu dibarengi dengan langkah berikutnya, yakni penyusunan regulasi yang bisa meningkatkan daya tarik untuk investasi di energi terbarukan. Hasil pungutan pajak karbon harus dikembalikan untuk pengembangan energi terbarukan, sehingga dalam jang ka panjang energi terbarukan dapat mencapai harga yang kompetitif dibandingkan energi fosil.

Penerapan pajak karbon juga harus ditopang oleh sistem pengelolaan yang transparan. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bahwa pajak karbon diterapkan secara tepat guna dan tepat manfaat. Pemberkuan pajak karbon tidak saja bertujuan memaksimalkan penerimaan negara, tapi juga mendukung program Indonesia hijau, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Karena itu, keberhasilan penerapan pajak karbon akan ikut memberi kontribusi terhadap kemajuan masa depan bagsa Indonesia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN