OJK Ingatkan IFG soal Konsumen Dapen BUMN

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan Indonesia Financial Group (IFG) agar konsolidasi pengawasan dana pensiun (dapen) perusahaan BUMN tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan menjunjung kepentingan konsumen.

Advisor Departemen Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, Sumarjono menyatakan, OJK menghargai keputusan Kementerian BUMN menunjuk IFG untuk melakukan konsolidasi pengawasan dapen perusahaan BUMN. Langkah pemerintah melalui konsolidasi pengawasan diharapkan bisa mengembangkan dan memperkuat dapen.

"Namun, implementasi isu ini harus mempertimbangkan peraturan yang ada, juga untuk kebaikan dan kepentingan para peserta," kata Sumarjono ketika mewakili Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK sebagai keynote speech dalam IFG International Conference 2022 di Jakarta, Selasa (31/5).

Ketua Sub Tim Pengembangan Bisnis Project Management Office BUMN Klaster Asuransi dan Dapen, Pantro Pander Silitonga mengungkapkan, saat ini dirinya sedang mengemban tugas khusus untuk membenahi dapen BUMN. Permasalahan utamanya terkait ketidaksesuaian perhitungan suku bunga aktuaria dan investasi dengan risiko tinggi.

"Kami lihat memang sebagian besar kekurangan dana dan banyak yang memakai suku bunga aktuaria tinggi 8-12%. Akibatnya, liabilitasnya seakan-akan rendah. Artinya, kekurangan dananya bisa lebih besar lagi. Ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana mengelola liabilitas dan investasi dapen," ujar dia.

Pantro menjelaskan, 94% dari 49 dapen manfaat pasti menggunakan bunga aktuaria tinggi 8-12% per tahun. Perhitungan itu menggunakan acuan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun dengan yield setara 6,92%. Nyatanya, rata-rata hasil investasi saham LQ45 dalam 10 tahun terakhir hanya 2,74% per tahun.

Menurut Pantro, hasil kajian menunjukkan, 43% atau 21 dapen manfaat pasti berinvestasi pada instrumen berisiko tinggi atau tidak likuid, seperti tanah, penyertaan langsung, kontrak investasi kolektif (KIK), dan saham. Hasil kajian juga menunjukkan, penempatan pada instrumen berisiko tinggi mencapai lebih dari 40% dari total investasi.

Profil Risiko Tinggi

Pantro mengemukakan, suku bunga aktuaria yang tinggi menyebabkan kewajiban seakan-akan lebih rendah tapi tetap membuat dapen harus mengejar hasil investasi yang tinggi. Alhasil, dapen mesti masuk dalam ranah investasi berisiko tinggi. “Fenomena tersebut menyebabkan profil risiko tinggi dan mengancam keberlangsungan dapen,” tandas dia.

Data OJK yang diolah Investor Daily menyebutkan, setidaknya terdapat 65 dapen yang terafiliasi dengan BUMN per September 2021. Sebanyak 47 merupakan dapen pemberi kerja-program pensiun manfaat pasti (DPPK-PPMP), 15 dapen pemberi kerja-program pensiun iuran pasti (DPPK-PPIP), dan 5 dapen lembaga keuangan (DPLK).

Dari sisi aset, per Maret 2022 dapen mencatatkan total aset Rp 392,8 triliun, meningkat 5,85% year on year (yoy). Adapun nilai investasi dalam periode sama mencapai Rp 321,45 triliun atau meningkat 5,84% (yoy).

Menteri BUMN, Erick Thohir sebelumnya mengatakan, pihaknya akan mengerti jika permasalahan pada dapen BUMN hanya dipengaruhi faktor keuangan yang tidak sehat. Sebaliknya, pihaknya perlu melakukan konsolidasi lebih lanjut jika ditemukan ada permainan investasi, berikut membuat produk dengan manfaat yang tidak sesuai atau bahkan berlebih.

Menurut Erick Thohir, sejatinya Kementerian BUMN telah siap melakukan pembenahan, tetapi regulasi yang masih berlaku menjadi kendala tersendiri.

Berdasarkan regulasi tersebut, pengelola (manajemen perusahaan) dapen diberi kekuasaan penuh, sedangkan pendiri (orang/badan) harus melakukan top-up jika ada kekurangan dana. Kendala regulasi diharapkan bisa terjawab melalui RUU Omnibus Law Sektor Keuangan.

Editor: Investor.id