Plafon KUR Dipangkas, Keberpihakan Bank ke UMKM Tak Terbatas

JAKARTA, investor.id – Kalangan bankir tetap berkomitmen mendukung pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran pembiayaan. Komitmen ini dipilih para bankir meskipun pemerintah memangkas target plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional tahun ini menjadi Rp 297 triliun, dari sebelumnya Rp 450 triliun.

Menanggapi penurunan target plafon KUR tersebut, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Supari mengatakan, keputusan penurunan alokasi KUR nasional menjadi Rp 297 triliun, menurutnya adalah keputusan yang tidak semata-mata didasarkan kepada ketersediaan anggaran.

"Kebijakan KUR 2023 yang tertuang dalam Permenko No. 1/2023 sangat jelas bahwa kebijakan tersebut mengamanatkan perluasan penerima dengan percepatan graduasi melalui perubahan perameter eligibilitas calon penerima dan suku bunga sliding,” ujar Supari Ketika dihubungi Investor Daily, akhir pekan lalu.

Meskipun ada pemangkasan plafon KUR, Supari menjelaskan bahwa permintaan dan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM terus meningkat. Hal ini membuat perseroan akan tetap mendukung pengembangan segmen UMKM.

“Alokasi KUR nasional Rp 297 triliun tersebut tidak menurunkan keperpihakan BRI kepada pelaku UMKM,” tegas Supari. 

Hal ini dapat dilihat dari besarnya penyaluran kredit mikro BRI pada paruh pertama tahun ini yang sebesar Rp 170 triliun, meningkat 19% dibandingkan dengan penyaluran pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 151 triliun. Dengan komposisi 71% kredit mikro komersial (Kupedes) dan 29% KUR.

“Hal ini memvalidasi bahwa pelaku usaha mikro dan ultramikro tidak sensitif dengan suku bunga serta amanat Permenko No. 1/2023 tentang concern graduasi telah terimplementasikan oleh BRI sebagai bank penyalur KUR,” jelas Supari.

Dengan adanya target plafon KUR yang baru, BRI akan melakukan penyesuaian dengan alokasi yang baru dan didasarkan kepada kapasitas penyaluran per hari di sisa waktu semester II-2023.

Menurut Supari sistem penagihan subsidi bunga oleh bank penyalur telah terintegrasi dengan sistem pengawasan di Kementrian Keuangan (SIKP), dan menjadi bagian dari proses pembayaran subsidi. “Dan BRI sebagai bank penyalur KUR terbesar sangat patuh dengan ketentuan yang dituangkan dalam KMK, bisnis proses, dan petunjuk teknis penagihan subsidi bunga,” sambung dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Retail Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Putrama Wahyu Setyawan mengatakan, sehubungan dengan keputusan pemerintah untuk menurunkan plafon KUR, BNI akan senantiasa mendukung langkah kebijakan strategis pemerintah tersebut dan tetap fokus untuk menggarap penyaluran KUR secara maksimal. 

"BNI juga berkomitmen untuk support UMKM dengan mendorong penyaluran kredit kepada debitur KUR naik kelas, dimana sampai Juni 2023 total akumulasi graduasi debitur KUR telah mencapai 18 ribu debitur dengan total pembiayaan mencapai Rp 7,6 triliun," ujar Putrama kepada Investor Daily.

Adapun, pemerintah menurunkan plafon KUR tahun ini dari Rp 450 triliun menjadi Rp 297 triliun setelah memperhatikan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi margin KUR di 2023 untuk membayar kewajiban pembayaran subsidi bunga/subsidi margin yang tertunda. 

"Sejalan dengan langkah pemerintah tersebut, BNI dengan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyesuaikan plafon penyaluran KUR," ungkap Putrama.

Untuk itu, Putrama menyampaikan bahwa BNI hingga saat ini masih menunggu penyesuaian kebijakan pemerintah. "Terkait dengan mekanisme penagihan dan pembayaran selisih margin bunga KUR seiring dengan penyesuaian kebijakan Permenko 2023," kata dia.

Perluas Akses KUR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya mengatakan, beberapa perubahan fundamental telah dilakukan pemerintah terhadap program KUR 2023. Di antaranya dengan menerapkan suku bunga berjenjang bagi debitur KUR berulang demi meningkatkan debitur KUR yang bergraduasi, dan mendorong perluasan akses pembiayaan dengan penyaluran KUR kepada calon debitur baru.

"Memperhatikan dinamika penyaluran KUR pada semester I, perlu adanya penyesuaian target penyaluran KUR di 2023. Dengan tetap menjaga jumlah dan kualitas disbursement KUR dan memperhatikan kecukupan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan carry over tagihan subsidi KUR secara bertahap di 2023 dan 2024,” ujar Airlangga.

Realisasi penyaluran KUR per 30 Juni 2023 sendiri telah mencapai Rp 105,47 triliun dan diberikan kepada 1,91 juta debitur. Baki debet KUR per 30 Juni sebesar Rp 466 triliun yang disalurkan kepada 41,67 juta debitur KUR, dengan Non-Performing Loan (NPL) posisi April 2023 terjaga di level 1,63%.

Jika dilihat dari sisi jumlah penyaluran, realisasi KUR pada semester I-2023 kembali ke pola normal sebelum pandemi Covid-19 setelah pencabutan PPKM. Di sisi kualitas penyaluran tahun ini lebih memenuhi aspek penyaluran KUR yang tepat sasaran, mendorong debitur KUR naik kelas, dan memperluas penyaluran kredit kepada debitur KUR baru.

Sampai dengan April 2023, sebanyak 52% debitur bergraduasi ke akses pembiayaan yang lebih tinggi serta peningkatan porsi debitur KUR baru dari 50% pada 2022 menjadi 79% atau sebanyak 761 ribu debitur KUR baru pada April 2023.

Pada 2022, BRI Research Institute melakukan penelitian yang mengukur tingkat efisiensi ekonomi KUR dengan menggunakan pendekatan konsep Dead Weight Loss (DWL). Dinyatakan bahwa kebijakan subsidi bunga yang membuat suku bunga KUR semakin rendah menyebabkan tidak efisiensi pasar atau menyebabkan distorsi di pasar.

Dalam rangka mengurangi DWL yang terjadi dan melihat aktivitas ekonomi yang membaik dan ekspektasi UMKM semakin optimistis di masa mendatang, langkah cepat telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenko Perekonomian dengan mengeluarkan kebijakan baru terkait KUR 2023. Kebijakan yang menegaskan, penerapan tingkat suku bunga KUR diberikan secara berjenjang, hingga pembatasan terhadap pengajuan nasabah KUR yang melakukan pengajuan berulang.

Upaya ini mampu menjadi win-win solution bagi pemerintah yang mampu menghemat biaya pengeluaran negara dan pelaku usaha mikro yang masih dapat menikmati subsidi bunga KUR guna meningkatkan kapasitas usahanya.

Editor: Investor.id