KPK Endus Kerugian Negara Kasus LPEI Senilai Rp 11,7 Triliun

Budi mengungkapkan, kredit pertama pada 2 Oktober 2015 sekitar Rp 297 miliar, lalu 19 Februari 2016 sekitar Rp 400 miliar, dan 14 September 2017 sekitar Rp 200 miliar. Padahal PT PE disebut tidak layak menerima kredit tersebut.

“Para direksi dari LPEI ini mengetahui bahwa current ratio PT PE di bawah 1 atau tepatnya 0,86, sehingga hal ini menyebabkan laba perusahaan PT PE sebagai sumber penambahan aset lancar tidak bertambah, sehingga akan mengalami kesulitan apabila melakukan pembayaran terhadap kredit yang diberikan LPEI. Singkatnya pendapatan dia lebih kecil daripada tanggungan yang harus ditanggung kepada LPEI,” ungkap Budi.

Selain itu, PT PE diduga memalsukan dokumen kontrak yang dijadikan dasar ketika mengajukan kredit ke LPEI. PT PE juga diduga memanfaatkan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit dengan LPEI.

“KPK telah melakukan koordinasi dengan BPKP selaku penghitung kerugian negara dan dinyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang sampai saat ini dihitung kurang lebih US$ 60 juta, khusus untuk PT PE. Sedangkan dari yang lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” ucap Budi.

Editor: Prisma Ardianto