Perbankan Kesulitan Meningkatkan DPK

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa sejumlah bank tengah mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendanaan, baik itu dana pihak ketiga (DPK) maupun sumber lainnya. Persoalan ini pula yang pada gilirannya ikut membayangi prospek penyaluran kredit ke depan.

Dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bulan April 2025 yang digelar secara daring pada Rabu (23/4/2025), Bank Indonesia kembali tak menyebutkan perkembangan terbaru dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Perkembangan DPK terakhir kali disebutkan dalam RDG BI pada Juli 2024 atau sembilan bulan yang lalu.

Sejak saat itu, DPK perbankan memang masih bertumbuh, tetapi dengan kecenderungan melambat. Data terakhir berdasarkan data Uang Beredar (M2) Februari 2025, DPK cuma tumbuh 5,1% year on year (yoy). Tak ayal, belakangan Bank Indonesia mengakui bahwa beberapa bank sedang kesulitan dalam penghimpunan DPK.

“Minat penyaluran kredit dan kondisi likuiditas masih cukup memadai, meskipun sejumlah bank mulai menghadapi kendala dalam meningkatkan pendanaan, baik dana pihak ketiga (DPK) maupun sumber lainnya untuk penyaluran kreditnya,” beber Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada Rabu (23/4/2025).

Sebagai acuan alternatif, Bank Indonesia hanya mengungkap indikator likuiditas perbankan seperti Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Maret 2025 yang tinggi sebesar 26,22%. Bank sentral juga meyakinkan bahwa permodalan perbankan masih memadai untuk menghadapi risiko ke depan, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) masih tinggi sebesar 26,95% pada Februari 2025.

Namun kekhawatiran tentang likuiditas perbankan yang semakin mengetat tak dapat disembunyikan. Kesulitan yang dialami perbankan dalam menghimpun pendanaan, ditambah dengan ketidakpastian global, makin benderang bahwa prospek pertumbuhan kredit memang agak suram.

“Ke depan, berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek pertumbuhan kredit dan preferensi penempatan aset likuid oleh perbankan,” ujar Perry.

Pertumbuhan kredit mulai bergerak ke level single digit atau sebesar 9,16% yoy. Pelemahan kinerja kredit perbankan ini terjadi bahkan sebelum genderang perang tarif antara AS dan China ditabuh, seperti dimulai pada 2 April 2025 sejak pengumuman tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

Realitas tersebut mendorong Bank Indonesia mulai memandang bahwa pertumbuhan kredit perbankan mungkin hanya berada di batas bawah dari target 11-13%.

Apa yang Dilakukan?

Perry bilang, sehubungan dengan itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Ia juga menyebutnya sebagai kebijakan makroprudensial longgar seperti mengoptimalkan insentif likuiditas makro prudensial (KLM) dan memperkuat implementasi ketentuan rasio pendanaan luar negeri (RPLN).

Dia percaya, kebijakan itu akan menjawab kebutuhan pendanaan perbankan, manajemen likuiditas, dan penyaluran kredit ke sektor riil. “Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dengan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi nasional,” ujar Perry.

Insentif KLM mulai 1 April 2025 ditingkatkan dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari DPK. Hasilnya, hingga minggu ke-2 pada April 2025, insentif KLM yang diberikan sebesar Rp 370,6 triliun, meningkat sebesar Rp 78,3 triliun dari minggu ke-4 Maret 2025 sebesar Rp 292,3 triliun. Khusus sektor perumahan, insentif KLM meningkat Rp 84 triliun dari minggu ke-4 Maret 2025.

Insentif KLM diberikan masing-masing kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp 161,7 triliun, BUSN sebesar Rp167,4 triliun, BPD sebesar Rp35,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp 5,8 triliun. Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau.

Editor: Prisma Ardianto