Potret Gagal Program Hapus Tagih Kredit Macet UMKM

Alasan kedua, kata Maman, kehadiran UU BUMN terbaru juga belum cukup karena butuh aturan turun dari Menteri BUMN, terutama terkait mekanisme persetujuan dari Danantara.

Alasan ketiga, menurut dia, pergantian direksi di bank-bank Himbara, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) setelah pelaksanaan RUPS mesti segera mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya pada Jumat (6/12/2025), Menteri Maman menyampaikan, pemerintah berupaya mempercepat implementasi kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. Sebab, ini adalah kesempatan bagi ribuan pelaku UMKM untuk bangkit dan berinovasi tanpa terbebani kewajiban finansial yang menghambat.

“Kami dikasih waktu 6 bulan dan akan memastikan selama 6 bulan itu tuntas semuanya,” ucap Menteri Maman dalam konferensi pers di kantornya.

Terlepas dari realisasi hapus piutang macet UMKM, perkembangan kredit UMKM saat in isemakin terpuruk. Pertumbuhan kredit UMKM terus menunjukkan tren melambat dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI, hingga Maret 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,7% secara year on year (yoy) menjadi Rp 1.396,4 triliun. Ini lebih lambat dari bulan sebelumnya yang naik 2,1% (yoy).

Bahkan, jika dilihat dalam 10 tahun terakhir, tren pertumbuhan kredit UMKM itu menjadi yang terendah. Kecuali pada tahun 2020 ketika terjadi Covid-19 yang mengalami kontraksi 2,2% (yoy).

Editor: Prisma Ardianto