Credit Scoring Jadi Senjata Ampuh Fintech Hadapi Risiko

BOGOR, investor.id — Di tengah lonjakan nilai pendanaan fintech lending yang mencapai Rp80,9 triliun per April 2025, industri keuangan digital dihadapkan pada tantangan serius: menjaga kualitas dan meminimalkan risiko kredit bermasalah. Dalam kondisi ini, credit scoring berbasis data menjadi senjata ampuh yang harus dioptimalkan oleh pelaku industri.

Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Penguatan Kualitas Penilaian Pendanaan Penyelenggara LPBBTI’ yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 11 Juni 2025 di Bogor. Forum ini mempertemukan regulator, penyelenggara fintech lending (LPBBTI), dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan risiko digital.

Presiden Direktur PT Kredit Biro Indonesia Jaya (CBI) Anton K Adiwibowo menekankan pentingnya pendekatan baru dalam credit scoring. Menurutnya, sistem penilaian kredit tak bisa lagi hanya mengandalkan data historis konvensional. "Di era digital, keputusan pinjaman harus dibuat dalam hitungan detik. credit scoring harus responsif, real-time, dan mampu membaca perilaku nasabah secara dinamis," ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (17/6/2025).

Menurut Anton, CBI saat ini mengembangkan pendekatan Dynamic Analytics Innovation, yang menggabungkan machine learning, predictive scoring, serta data perilaku digital untuk membangun penilaian risiko yang presisi dan kontekstual. Sistem ini diklaim mampu meningkatkan efisiensi proses verifikasi, evaluasi risiko, hingga monitoring portofolio oleh penyelenggara LPBBTI.

Menurut Anton, perlunya membangun model credit scoring yang menjangkau segmen unbanked dan underserved. Pendekatan berbasis behavioral scoring, analisis perangkat (device analysis), dan telco footprint dinilai efektif untuk memetakan risiko secara lebih inklusif, terutama bagi peminjam mikro.

Dengan dukungan biro kredit, Anton menegaskan, penyelenggara fintech lending diharapkan mampu menerapkan fitur seperti early warning system, pengelolaan limit dinamis, dan skema risk-based pricing yang akurat. “Semua ini ditujukan untuk menekan angka gagal bayar dan menjaga keberlanjutan industri pembiayaan digital,” jelasnya.

Senada dengan CBI, Asosiasi Pengelola Informasi Kredit (APiiK) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sistem dan institusi. Mereka menyebut bahwa lembaga pengelola informasi kredit kini berperan sebagai infrastruktur kunci dalam sistem digital lending nasional.

“credit scoring yang akurat hanya bisa dicapai lewat integrasi data e-KYC, e-commerce, telco, hingga behavior digital,” ujar perwakilan ApiiK sembari menyoroti perlunya interoperabilitas sistem antara LPIP dan LPBBTI, serta forum bersama untuk menyelaraskan roadmap teknologi dan standar keamanan.

Editor: Indah Handayani